Pantau - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyelidiki dugaan kebocoran data pribadi dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk melakukan pengusutan, Bareskrim berkoordinasi denga kementerian/lembaga terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Kita tetap bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang berkepentingan dalam hal tersebut, dengan BSSN kita berkoordinasi karena ini adalah kolaborasi," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, saat konferensi pers, Selasa (24/9/2024).
Bayu mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber. Polri pun telah melakukan penyelidikan dugaan kebocoran data dan tengah menunggu hasil pemeriksaan BSSN.
"Kita juga menunggu komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik, seperti apa nanti forensiknya, topologinya, tipikalnya seperti apa. Itu menjadi suatu hal yang penting untuk arah penyelidikan ini," katanya.
Lebih lanjut, mengenai apakah sudah ada tersangka yang diperiksa, Himawan tidak menjawab dengan jelas. "Masih berproses, masih dikomunikasikan," ujarnya.
Baca juga: Soal Data NPWP Bocor, Menko Polhukam: Tidak Cocok dengan Data Asli
Sebagai informasi, dugaan kebocoran data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang juga terseret, di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, surat elektronik (email), dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.
Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Pada Senin (23/9), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa berdasarkan analisa sementara, sebagian data NPWP yang bocor tidak cocok dengan data asli pemiliknya.
"Diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota/kabupaten sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK maupun NPWP," kata Hadi.
Hadi mengatakan lembaganya bersama BSSN juga terus melakukan validasi terhadap data-data yang diduga dibocorkan oleh peretas tersebut, baik data NIK, NPWP, maupun nomor telepon.
Baca juga: Kemenkeu Buka Suara Terkait Kebocoran 6 Juta Data NPWP Termasuk Jokowi
- Penulis :
- Firdha Riris
