PDIP Ungkap Ketua Umum Parpol Lain Dapat Ancaman Sprindik KPK

Pantau - Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, menuding adanya politisasi hukum dalam penanganan sejumlah kasus yang melibatkan tokoh politik. Ia menyoroti pola ancaman surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap beberapa ketua umum partai politik sebagai bukti nyata bahwa hukum digunakan sebagai alat untuk menekan pihak tertentu.

"Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata politisasi hukum," ujar Chico, Selasa (24/12/2024).

Menurut Chico, ancaman sprindik semacam itu sering kali digunakan untuk memaksa partai atau tokoh politik mengikuti arus kekuatan tertentu. Pola semacam ini, lanjutnya, semakin menunjukkan bahwa hukum telah dipolitisasi untuk melemahkan pihak-pihak yang tidak sejalan.

Baca juga: KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka Kasus Suap Harun Masiku

Ia menegaskan bahwa PDIP tidak akan tunduk pada tekanan semacam itu. Bahkan, ancaman hukum seperti ini dianggap sebagai motivasi untuk semakin kuat menghadapi berbagai tekanan politik.

"Hanya PDIP yang selain tidak menyerah justru semakin keras melawan. Jadi berbagai tekanan termasuk ancaman penjara pun bagi kader PDIP itu malah menjadi energi bagi cita-cita yang lebih besar; menjaga kehidupan demokrasi di negeri ini," kata Chico.

Pernyataan ini disampaikan seiring mencuatnya kabar penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku. PDIP menilai langkah tersebut sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menenggelamkan partai dan mengambil alih kekuatan politik mereka.

Meski demikian, Chico menyebut PDIP belum menerima informasi resmi terkait status Hasto. "Sampai detik ini, belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya Pak Sekjen," imbuhnya.

Kasus ini pun memunculkan spekulasi publik terkait arah hukum dan politik di Indonesia. PDIP berkomitmen untuk terus melawan segala bentuk tekanan yang dinilai melemahkan demokrasi di negeri ini.