Pantau - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo menyarankan referendum di Ukraina agar perang lawan Rusia bisa diakhiri. Ukraina memaklumi saran dari Indonesia dengan pemahaman bahwa Indonesia memang punya pengalaman sejarah semacam itu.
Duta Besar Ukraina Vasyl Hamianin menegaskan, jika referendum mustahil dilakukan Ukraina lantaran wilayah tersebut diakui dunia sebagai wilayah Ukraina, bukan Rusia.
"Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan federasi rusia, sehingga tidak mungkin mengadakan referendum di sana. Setelah federasi rusia melancarkan agresinya, rusia menduduki Krimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Fakta ini tercatat dalam dokumen resmi PBB," tegas Vasyl dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/6/2023).
Bagi Ukraina, untuk wilayah-wilayah yang kini diduduki tentara Rusia menjadi pelanggaran kemanusiaan. Solusinya bukan referendum, tapi penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina.
"Rusia harus menarik pasukannya dari wilayah Ukraina, dan batas-batas teritorial Ukraina yang diakui secara internasional harus dipulihkan. Kami tidak menerima skenario lain selain itu," jelas Vasyl.
Ukraina sadar, bahwa Indonesia adalah negara penting di Asia Tenggara. Tetapi Vasyl menyebutkan leboh baik untuk masing-masing pasukan Ukraina dan Rusia memundurkan pasukan sejauh 15 km.
"Gencatan senjata, pemunduran pasukan sejauh 15 km, dan pembentukan zona demiliterisasi juga tidak akan berhasil. Sekarang, Rusia sedang mencoba segala cara untuk mengacaukan serangan balik Ukraina," sebutnya.
Vasyl bahkan mengakui, bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin pertama negara Asia yang mengunjungi Kyiv saat agresi Ukraina. Ia menuturkan satu-satunya cara yaitu dengan pembebasan seluruh wilayah ukraina.
"Perdamaian jangka panjang di Ukraina berarti pembebasan seluruh wilayah Ukraina dari pendudukan rusia. Inilah tujuan Formula Perdamaian Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy," kata dia.
Menurut Vasyl Hamianin, Indonesia harus mendukung solusi ini. "Kami mengundang Indonesia untuk bergabung dalam mengimplementasikan formula tersebut," jelasnya.
Duta Besar Ukraina Vasyl Hamianin menegaskan, jika referendum mustahil dilakukan Ukraina lantaran wilayah tersebut diakui dunia sebagai wilayah Ukraina, bukan Rusia.
"Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan federasi rusia, sehingga tidak mungkin mengadakan referendum di sana. Setelah federasi rusia melancarkan agresinya, rusia menduduki Krimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Fakta ini tercatat dalam dokumen resmi PBB," tegas Vasyl dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/6/2023).
Bagi Ukraina, untuk wilayah-wilayah yang kini diduduki tentara Rusia menjadi pelanggaran kemanusiaan. Solusinya bukan referendum, tapi penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina.
"Rusia harus menarik pasukannya dari wilayah Ukraina, dan batas-batas teritorial Ukraina yang diakui secara internasional harus dipulihkan. Kami tidak menerima skenario lain selain itu," jelas Vasyl.
Ukraina sadar, bahwa Indonesia adalah negara penting di Asia Tenggara. Tetapi Vasyl menyebutkan leboh baik untuk masing-masing pasukan Ukraina dan Rusia memundurkan pasukan sejauh 15 km.
"Gencatan senjata, pemunduran pasukan sejauh 15 km, dan pembentukan zona demiliterisasi juga tidak akan berhasil. Sekarang, Rusia sedang mencoba segala cara untuk mengacaukan serangan balik Ukraina," sebutnya.
Vasyl bahkan mengakui, bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin pertama negara Asia yang mengunjungi Kyiv saat agresi Ukraina. Ia menuturkan satu-satunya cara yaitu dengan pembebasan seluruh wilayah ukraina.
"Perdamaian jangka panjang di Ukraina berarti pembebasan seluruh wilayah Ukraina dari pendudukan rusia. Inilah tujuan Formula Perdamaian Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy," kata dia.
Menurut Vasyl Hamianin, Indonesia harus mendukung solusi ini. "Kami mengundang Indonesia untuk bergabung dalam mengimplementasikan formula tersebut," jelasnya.
- Penulis :
- Sofian Faiq
