Pantau - Seorang pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkritik keras rencana pemilihan presiden Rusia di wilayah sekitar Ukraina yang berada di bawah kendali Moskow, pada Jumat (15/3).
"Prinsip penghormatan terhadap integritas teritorial dan independensi politik suatu negara merupakan landasan keamanan kolektif kita," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB Rosemary DiCarlo, dilansir dari Antara, Sabtu (16/3/2024).
"Setiap aneksasi wilayah suatu negara oleh negara lain akibat ancaman atau penggunaan kekerasan melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional," lanjutnya.
Rosemary menjelaskan, bahwa pemilu Rusia yang direncanakan pada 15-17 Maret merupakan hal yang "tidak dapat diterima". Lanjutnya, bahwa Moskow harus menegakkan hukum Ukraina di wilayah pendudukan.
"Saat perang ini sudah memasuki tahun ketiga, perdamaian masih belum tercapai," jelasnya.
Diketahui Rusia akan menggelar pemilu presiden pada 15-17 Maret, pemilihan Presiden ini merupakan pertama kalinya yang berlangsung selama 3 hari dalam sejarah negara tersebut, yang di mana Presiden Vladimir Putin akan mencalonkan diri untuk masa jabatan ke 5.
Sedangkan perang Rusia melawan Ukraina yang memasuki tahun ke 3 pada akhir Februari, telah menewaskan 10.500 warga sipil dan 19.800 lainnya mengalami luka-luka, menurut laporan PBB.
Laporan: Kaorie Zeto Hapki
- Penulis :
- Sofian Faiq
