Pantau - Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu dikabarkan membubarkan kabinet perang pemerintahannya yang berisi enam pejabat tinggi Tel Aviv. Disinyalir, eks jenderal militr Israel, Benny Gantz yang pekan lalu mengundurkan diri menjadi pemicu pembubaran kabinet perang Israel.
Salah satu pejabat Israel yang enggan namanya disebutkan, membeberkan, Netanyahu kini diprediksi bakal mengadakan rapat konsultasi dengan sekelompok menteri dalam membahas perang terhadap Hamas di Jalur Gaza.
Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant dan Menteri Urusan Strategis R0n Dermer yang tergabung dalam kabinet perang Israel ini, bakal hadir dalam rapat konsultasi tersebut.
Belakangan ini, Netanyahu menghadapi segala tuntutan dari para sekutu beraliran nasionalis-religius dalam koalisi pemerintahannya. Beberapa di antaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang ingin disertakan dalam kabinet perang Israel.
Aksi pembubaran kabinet perang oleh Netanyahu ini bisa meningkatkan tensi ketegangan antaran Israel dengan sejumlah mitra interansional, termasuk dengan Amerika Serikat (AS).
Kabinet perang Israel setelah Gantz, yang sempat menjabat sebagai Wakil PM dan Menhan Israel itu bergabung dengan Netanyahu dalam pemerintahan persatuan nasional sejak awal perang di Jalur Gaza pada Oktober 2023.
Kabinet perang Israel ini juga menyertakan sekutu Gantz, seperti Gadi Eisenkot dan Aryeh Deri, yang juga ketua partai keagaman Shas, sebagai pengamat.
Gantz dan Eisenkot dikeahui telah mengundurkan diri dari pemerintahan Israel pekan lalu. Pengunduran diri mereka lantaran menyebut Netanyahu gagal menyusun strategi efektif di Jalur Gaza melawan Hamas.
"Netanyahu menghalangi kita untuk meraih kemenangan nyata. Itu sebabnya kami meninggalkan pemerintahan darurat hari ini dengan berat hati," kata Gantz dalam pidato yang disiarkan televisi setempat dan dilansir AFP, Senin (10/6/2024) lalu.
Dia juga menyerukan pemilu dini untuk Israel dan menegaskan bahwa "harus ada pemilu yang pada akhirnya akan membentuk pemerintahan yang akan mendapatkan kepercayaan rakyat dan mampu menghadapi tantangan".
- Penulis :
- Khalied Malvino
