Pantau - Enam orang tewas di Bangladesh ketika para pendukung dan polisi bentrok dengan para mahasiswa yang memprotes sistem kuota untuk pekerjaan di pemerintahan.
Puluhan ribu mahasiswa melakukan protes untuk hari kedua setelah lebih dari 100 orang terluka pada Senin (15/7/2024) waktu setempat, dalam aksi unjuk rasa yang memblokir jalan raya dan kereta api.
Ini adalah protes besar pertama terhadap pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina sejak ia memenangkan masa jabatan keempat pada Januari 2024.
Para demonstran memprotes kuota pekerjaan bagi anggota keluarga veteran yang bertempur dalam Perang Kemerdekaan tahun 1971. Banyak anak muda yang menganggur.
Upaya Tenangkan Keadaan Berujung Maut
Polisi mendatangi kampus-kampus pada Selasa (16/7/2024) untuk mencoba menenangkan keadaan. Polisi menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan demonstrasi di Rangpur, barat laut Bangladesh.
Polisi Rangpur juga menggunakan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan para mahasiswa yang melempar batu. Dilaporkan, satu mahasiswa meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Tidak jelas bagaimana dia meninggal.
Direktur RS Rangpur Medical College, Yunus Ali mengatakan, satu mahasiswa dibawa ke rumah sakit dalam keadaan meninggal. Korban tewas itu dibawa oleh mahasiswa lainnya.
"Tubuhnya mengalami luka-luka," ujarnya.
Sementara itu, tiga orang lagi meninggal diRS Chittagong. "Ketiganya mengalami luka tembak," ungkap Direktur RS Chittagong Medical College, Mohammad Taslim Uddin, seraya menambahkan 35 korban terluka.
Inspektur Bacchu Mia membeberkan kepada AFP, dua orang lagi tewas di Dhaka, sehingga jumlah korban tewas menjadi enam orang. Disebutkannya, setidaknya 60 orang terluka di ibu kota Dhaka.
Mahasiswa Tuding Ada Serangan saat Protes Damai
Pada Selasa, para pengunjuk rasa berkumpul di luar rumah wakil rektor dan menuduh Liga Chhatra Bangladesh menyerang protes damai mereka.
Media lokal mengatakan bahwa polisi dan sayap mahasiswa dari partai yang berkuasa menyerang para pengunjuk rasa. Puluhan ribu mahasiswa melakukan protes di seluruh negeri pada hari Selasa setelah lebih dari 100 orang terluka sehari sebelumnya.
Para pengunjuk rasa dan mahasiswa yang setia kepada Liga Awami juga bertempur di beberapa daerah, termasuk Dhaka.
Pemblokiran Jalan dan Jalur KA
Para mahasiswa memblokir jalan-jalan utama dan jalur kereta api. Di Bangladesh, 56 persen dari pekerjaan pemerintah dicadangkan untuk kuota.
Perempuan mendapatkan 10 persen pekerjaan, 10 persen diberikan kepada orang-orang dari distrik-distrik terbelakang, 5 persen diberikan kepada masyarakat adat, dan 1 persen diberikan kepada para penyandang disabilitas.
Lebih banyak pekerjaan tersedia di sektor swasta, tetapi banyak orang lebih memilih pekerjaan pemerintah. Sekitar 3.000 pekerjaan tersedia setiap tahun untuk hampir 400.000 lulusan.
Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa kuota tersebut tidak adil dan harus didasarkan pada kemampuan. Beberapa orang mengatakan bahwa sistem yang ada saat ini membantu para pendukung Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina Wazed.
Hasina mengatakan bahwa para veteran perang harus dihormati atas pengorbanan mereka pada tahun 1971, tidak peduli apa pun politik mereka sekarang.
"Mereka meninggalkan keluarga, orang tua dan segalanya untuk bertempur dalam perang," katanya.
Penentang Kuota adalah Razakar
Hasina juga menyebut mereka yang menentang kuota sebagai "razakar", sebuah istilah untuk mereka yang bekerja dengan tentara Pakistan selama perang 1971.
Kuota tersebut dihentikan setelah adanya perintah pengadilan setelah protes massal mahasiswa pada tahun 2018.
Namun pada Juni 2024, Pengadilan Tinggi memerintahkan agar kuota untuk keluarga veteran diberlakukan kembali, yang membuat para mahasiswa marah dan memicu demonstrasi baru.
Mahkamah Agung (MA) Bangladesh menghentikan perintah Pengadilan Tinggi selama empat minggu. Ketua MA Bangladesh memerintahkan kepada para siswa untuk kembali ke kelas, dan mengatakan bahwa pengadilan akan membuat keputusan dalam empat minggu.
Semua sekolah dan universitas ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan, kata Kementerian Pendidikan pada Selasa (16/7/2024).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta Pemerintah Bangladesh untuk melindungi para demonstran.
- Penulis :
- Khalied Malvino
