Pantau Flash
HOME  ⁄  Internasional

Jaksa Agung Israel Kritik Keputusan Netanyahu soal Perang di Gaza

Oleh Khalied Malvino
SHARE   :

Jaksa Agung Israel Kritik Keputusan Netanyahu soal Perang di Gaza
Foto: Jaksa Agung Israel, Gali Baharav-Miara. (Getty)

Pantau - Jaksa Agung Israel, Gali Baharav-Miara mengkritik pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, dengan menyebut semua keputusannya bisa mengakibatkan perang. Gali Baharav-Miara menulis surat kepada Netanyahu pada Selasa.

"Beberapa keputusan pemerintah dibuat dengan proses yang cacat," ungkapnya, seperti dilansir dari Middle East Monitor, Rabu (7/8/2024).

"Hal ini dilakukan tanpa staf profesional yang memiliki waktu untuk mengerjakannya. Keputusan tersebut diberikan kepada badan-badan terkait tepat sebelum atau selama rapat-rapat pemerintah, yang berarti mereka tidak dapat melakukan tugasnya. Hal ini juga didasarkan pada pendapat hukum yang tidak resmi," sambungnya.

Dia menuturkan, Netanyahu sudah diperingatkan agar tak mengganggu proses kerja pemerintah dan tidak mengutak-atik regulasi yang mengatur kinerja pemerintah.

Baca juga: Biden Telepon Netanyahu Bahas Pengerahan Militer Dukung Israel

Dia mencontohkan keputusan pemerintah pada 30 April 2024, yang memberikan hak kepada pemerintah untuk memiliki pengacara swasta dan mewakili semua kementerian dalam sidang di Pengadilan Tinggi Kehakiman terkait perekrutan warga Yahudi ultra-Orthodoks untuk menjadi tentara. Hal ini lalu dibatalkan pengadilan.

Baharav-Miara juga memberikan contoh lain dalam suratnya. Pada 31 Juli 2024, sekretaris pemerintah Israel, Yossi Fuchs, memberikan opini hukum melalui sepucuk surat yang berimplikasi keamanan serius.

Dia tidak memerincinya, namun menyebut Fuchs tidak diizinkan untuk memberikan pendapat seperti itu. Sekretaris pemerintah mesti memastikan Tel Aviv mengambil keputusan dengan benar dan sistematis untuk kepentingan publik. Dia juga berbicara tentang risiko perang dan keputusan yang dibuat tanpa kabinet politik-keamanan.

"Hal ini akan mencegah banyak kesalahan," ujarnya.

"Ini melanggar hukum dan merugikan publik. Aturan-aturan dilanggar, dan segala sesuatunya harus ditertibkan kembali," imbuhnya.

Baca juga: Biadab! Netanyahu Larang 150 Anak Palestina Berobat ke UEA

Sumber: Middle East Monitor

Penulis :
Khalied Malvino