Pantau - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan penunjukan Elon Musk sebagai pemimpin dalam inisiatif besar untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien.
Ini merupakan sebuah langkah berani dalam memperluas pengaruh orang terkaya di dunia yang turut menyumbang dana besar untuk kesuksesan kampanye Trump.
Musk dan mantan calon presiden (capres) Partai Republik, Vivek Ramaswamy, akan memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah, sebuah badan baru yang Trump katakan akan “beroperasi di luar batasan pemerintahan.”
Penunjukan ini tak hanya membawa wajah baru dalam reformasi struktural AS, namun juga membebaskan Musk dari kebutuhan persetujuan Senat AS, memungkinkan dirinya tetap memimpin Tesla, SpaceX, dan platform media sosial X.
Baca juga: Elon Musk Kucurkan Rp1,1 Triliun untuk Dukung Trump di Pilpres AS
Dalam pernyataannya, Trump mengungkapkan, Musk dan Ramaswamy “akan membuka jalan bagi Administrasi saya untuk membongkar Birokrasi Pemerintah, memangkas regulasi berlebihan, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan merestrukturisasi Lembaga Federal.”
Ambisi besar ini diharapkan terealisasi pada 4 Juli 2026, bertepatan dengan peringatan 250 tahun Deklarasi Kemerdekaan AS.
Sebagai orang terkaya di dunia, Musk disebut-sebut akan memainkan peran kunci dalam pemerintahan Trump, memberi pengaruh besar bagi perusahaan-perusahaannya dan industri seperti kecerdasan buatan serta mata uang kripto.
Dengan banyaknya hubungan strategis di Washington, Musk juga telah memberikan dukungan finansial yang besar untuk kampanye Trump, serta kerap tampil bersamanya di hadapan publik.
Baca juga: Trump Tawarkan Elise Stefanik jadi Dubes AS untuk PBB
“Jelas bahwa Musk akan memainkan peran besar di Gedung Putih Trump dengan pengaruhnya yang semakin meluas ke banyak lembaga federal,” ujar analis keuangan Wedbush Securities, Daniel Ives, dikutip Rabu (13/11/2024).
“Kami percaya manfaat besar bagi Musk dan Tesla jauh melebihi kerugiannya, menjadikan ini ‘gerakan poker terbesar sepanjang masa’ dari Musk yang bertaruh pada Trump," tambahnya.
Namun, kritik keras datang dari Public Citizen, LSM hak konsumen progresif yang lantang menentang kebijakan Trump. Lisa Gilbert, wakil presiden Public Citizen, menyatakan penunjukan Musk adalah bentuk “korupsi korporat yang paling parah.”
“Musk tidak hanya tidak tahu apa-apa tentang efisiensi pemerintah dan regulasi, tetapi bisnisnya sendiri secara teratur melanggar aturan yang kini akan berada dalam posisi untuk ia serang dalam posisinya sebagai ‘tsar’ baru," kata Gilbert.
Penunjukan ini menggambarkan keberanian Trump dalam membongkar birokrasi lama dengan mengandalkan kekuatan pasar untuk mendorong reformasi struktural, namun menimbulkan perdebatan sengit tentang pengaruh korporasi di dalam pemerintahan. (Reuters)
- Penulis :
- Khalied Malvino
