Putin Resmi Perbarui Kebijakan Nuklir Rusia

Pantau - Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani doktrin nuklir terbaru yang memperkuat kebijakan pertahanan negara itu, sebagaimana diumumkan pada Selasa (19/11). Dokumen tersebut, yang dipublikasikan di portal resmi pemerintah, menegaskan sikap tegas Moskow terhadap potensi ancaman nuklir maupun non-nuklir.

Dalam doktrin terbaru ini, Rusia menyatakan bahwa:

1. Serangan terhadap Rusia dan sekutunya oleh negara non-nuklir yang didukung negara nuklir akan dianggap sebagai serangan gabungan yang dapat memicu respons strategis.
2. Penggunaan senjata nuklir diizinkan jika ada ancaman serius terhadap kedaulatan, integritas teritorial, atau keamanan kritis Rusia dan sekutunya, termasuk Belarus.
3. Negara yang menyediakan wilayah atau sumber daya untuk menyerang Rusia dapat dianggap sebagai target penggunaan senjata nuklir.

Selain itu, doktrin ini memperluas kriteria ancaman dengan menyebut bahwa peluncuran rudal balistik yang diarahkan ke Rusia akan menjadi alasan sah untuk menggunakan senjata nuklir.

Baca Juga:
Kim Jong Un Janji Perkuat Kerja Sama Ekonomi-Militer dengan Rusia
 

Pembaruan Doktrin untuk Merespons Dinamika Global

Putin sebelumnya telah mengungkapkan rencana revisi doktrin nuklir ini dalam konferensi tentang penangkal nuklir pada September lalu. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa dokumen ini bertujuan menyesuaikan kebijakan pertahanan Rusia dengan kondisi global yang semakin kompleks.

“Pembaruan ini diperlukan untuk menghadapi ancaman baru dan memastikan keamanan nasional kami tetap terjaga,” ujar Putin kala itu.

Tanggapan Internasional

Revisi ini memicu beragam respons dari komunitas internasional. Negara-negara Barat menganggap kebijakan ini sebagai langkah eskalatif, sementara sekutu Rusia, seperti Belarus, mendukung penuh langkah tersebut.

Para analis militer menilai langkah ini merupakan sinyal tegas Moskow terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama dengan NATO dan Amerika Serikat.

Doktrin nuklir terbaru Rusia ini juga dinilai akan berdampak pada perundingan internasional terkait pengendalian senjata, yang telah mengalami kebuntuan dalam beberapa tahun terakhir.