Pantau - Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Fatah) menyatakan pihaknya sedang berdiskusi dengan Hamas di Kairo. Pembahasan ini berfokus pada proposal Mesir terkait pembukaan kembali perbatasan Rafah.
“Fatah berkomitmen untuk segera mengakhiri perang Israel di Jalur Gaza, mempercepat pengiriman bantuan, dan memulai rekonstruksi,” ujar pejabat Fatah, Abdullah Abdullah, kepada Anadolu, seperti dikutip Senin (2/12/2024).
Delegasi Fatah hadir di Kairo untuk mendiskusikan proposal Mesir bersama delegasi Hamas. Proposal itu terkait pembukaan kembali perbatasan Rafah, dengan Otoritas Palestina sebagai pengelola di sisi Palestina.
Mesir telah menutup sisi perbatasannya sejak pasukan Israel menduduki sisi Palestina pada Mei 2024. Mesir bersikeras agar pendudukan di perbatasan itu dihentikan sebelum perbatasan bisa dibuka kembali. Abdullah tak memerinci proposal Mesir tersebut.
Pada Sabtu (30/11/2024), delegasi Hamas yang dipimpin pejabat senior Khalil al-Hayya tiba di Kairo untuk bertemu Kepala Badan Intelijen Umum Mesir, Mayor Jenderal Hassan Mahmoud Rashad, menurut laporan harian Yedioth Ahronoth dari Israel.
Harian itu melaporkan, Mesir berupaya memperkuat rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah sekaligus mendorong kesepakatan pertukaran tahanan. Media juga menyebutkan Hamas bersedia menerima “kesepakatan bertahap.”
Skema ini serupa dengan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pada 27 November 2024, yang melibatkan penarikan Israel secara bertahap dari Gaza, bukan penarikan langsung seperti yang sebelumnya dituntut Hamas.
Upaya mediasi yang dipimpin Amerika Serikat (AS), Mesir, dan Qatar untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas belum berhasil. Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu menolak menghentikan perang.
Israel telah melancarkan perang genosida di Jalur Gaza setelah serangan lintas batas oleh Hamas pada Oktober 2023. Serangan itu menewaskan lebih dari 44.400 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 105.000 orang.
Genosida yang memasuki tahun kedua ini menuai kecaman internasional. Banyak pejabat dan lembaga menyebut serangan itu, serta blokade pengiriman bantuan kemanusiaan, sebagai upaya sistematis untuk menghancurkan populasi.
Pada Kamis (21/11/2024), Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang mematikan ini.
- Penulis :
- Khalied Malvino
