Pantau - Krisis politik di Korea Selatan semakin memanas setelah survei terbaru dari Badan Riset Survei Realmater menunjukkan hampir 75 persen warga Korea Selatan menuntut Presiden Yoon Suk Yeol mundur dari jabatannya. Hasil ini mencerminkan kemarahan publik pasca kekacauan yang terjadi selama masa darurat militer.
Dalam survei yang dilakukan pada Rabu (11/12) terhadap 507 responden berusia 18 tahun ke atas, sebanyak 74,8 persen menyatakan Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri, baik secara sukarela maupun melalui pemakzulan. Hanya 16,2 persen yang mendukung pengunduran diri secara "tertib" seperti yang diusulkan oleh partai berkuasa, People Power Party (PPP).
Baca juga: Partai Kekuaan Rakyat Dorong Pemakzulan Presiden Korsel
PPP Usulkan Pengunduran Diri Tertib
Partai People Power Party (PPP) menyatakan bahwa pengunduran diri tertib dapat mencegah ketidakstabilan politik lebih lanjut. Mereka mengusulkan agar Yoon mundur pada Februari atau Maret 2025, dengan pemilu dadakan yang direncanakan pada April untuk memilih presiden baru. Selama masa transisi, pemerintahan sementara akan dijalankan oleh perdana menteri.
Namun, proposal ini tampaknya belum cukup meredakan gejolak di masyarakat. Survei yang sama juga mengungkapkan bahwa 66,2 persen warga Korea Selatan merasa stres akibat kekacauan selama masa darurat militer.
Tekanan yang Kian Membesar
Tuntutan mundur terhadap Presiden Yoon tidak hanya datang dari warga biasa, tetapi juga dari institusi yang terkait dengan simbol pendidikan dan moral. Almamater SMA tempat Ibu Negara pernah bersekolah, misalnya, mengecam keras peran pemerintahan Yoon dalam kekacauan ini, bahkan menyatakan rasa malu mereka terhadap situasi yang terjadi.
Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Jika Presiden Yoon benar-benar mundur, Korea Selatan akan menghadapi tantangan besar dalam memastikan stabilitas politik selama masa transisi. Pengunduran diri seorang presiden di tengah ketegangan politik dan sosial dapat memicu berbagai skenario, termasuk meningkatnya tekanan geopolitik di kawasan Asia Timur.
Dalam sejarah Korea Selatan, pemakzulan seorang presiden bukanlah hal baru. Namun, pengunduran diri Presiden Yoon dalam situasi darurat militer ini berpotensi menjadi preseden unik yang membawa dampak jangka panjang bagi tata kelola negara.
Krisis ini menjadi pengingat betapa rapuhnya stabilitas politik di tengah tuntutan rakyat yang semakin lantang. Akankah Presiden Yoon memilih untuk bertahan, ataukah ia akan mundur demi meredam amarah publik? Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari pemimpin Korea Selatan tersebut.
- Penulis :
- Muhammad Rodhi
