Pantau - Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP) Korea Selatan, Han Dong-hoon, pada Kamis (12/12/2024) menyatakan dukungannya terhadap pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol setelah secara terbuka membela upayanya memberlakukan darurat militer.
Han mengatakan kini "semakin jelas" Yoon "tidak mampu menjalankan" tugasnya sebagai presiden. Ia menambahkan, situasi ini "harus segera diselesaikan ... melalui proses pemakzulan."
“Partai kami harus mendukung pemakzulan sebagai garis kebijakan partai,” katanya, seperti dilaporkan Yonhap News, melansir Anadolu.
Han, yang bukan anggota DPR Korea Selatan dan tidak memegang jabatan pemerintah, juga menyerukan pembentukan komite etik untuk membahas apakah PPP perlu meminta Yoon keluar dari partai.
Pernyataan Han muncul di tengah rencana oposisi untuk mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon, setelah upaya pertama mereka akhir pekan lalu gagal.
Blok oposisi membutuhkan dukungan setidaknya delapan anggota parlemen dari partai berkuasa di parlemen yang beranggotakan 300 kursi untuk mencapai 200 suara yang diperlukan untuk melengserkan presiden.
Yoon Tegaskan akan Bertahan, Bantah Tuduhan Insureksi
Dalam pernyataan publik keduanya sejak mencabut darurat militer pada Rabu (4/12/2024), Yoon pada Rabu (11/12/2024) membela keputusannya dan berjanji akan "berjuang sampai akhir."
Presiden berusia 63 tahun itu mengklaim tidak memiliki "niat mengganggu tatanan konstitusional" ketika ia mengirim ratusan tentara ke parlemen pada 3 Desember dan mengumumkan pemberlakuan darurat militer.
Ia menekankan, langkah tersebut diambil untuk "menyelamatkan negara" dari apa yang disebutnya sebagai partai oposisi “anti-negara.”
Baca juga:
- Presiden Korea Selatan Tegaskan bakal Berjuang hingga "Menit Terakhir"
- Presiden Yoon Suk Yeol Jadi Tersangka usai Gagal Terapkan Darurat Militer
Menurut Yoon, partai-partai oposisi telah "melumpuhkan" negara dengan "menyalahgunakan" mayoritas mereka di parlemen.
PPP kehilangan mayoritasnya di parlemen dalam pemilu umum April lalu, membuat pemerintahan yang dipimpin Yoon kehilangan pengaruh politik.
Sejak kegagalannya memberlakukan darurat militer, Yoon menjadi presiden pertama yang masih menjabat di Korea Selatan menghadapi tuduhan pengkhianatan dan insureksi, serta larangan bepergian ke luar negeri.
Seorang presiden yang masih menjabat di Korea Selatan memiliki kekebalan dari penangkapan, kecuali untuk tuduhan insureksi.
Tim investigasi khusus mencoba menggeledah kantor Yoon pada Selasa (10/12/2024), tetapi tim keamanan presiden menghalangi upaya tersebut.
Yoon bersikeras bahwa tindakannya tidak termasuk dalam kategori "insureksi."
“Saya akan tetap tegar, baik saya dimakzulkan atau diselidiki,” katanya.
Darurat militer yang diberlakukan Yoon pada Selasa (3/12/2024) malam dicabut setelah 190 anggota DPR Korea Selatan bergegas ke gedung parlemen dan mengesahkan mosi pencabutan darurat militer tersebut.
Keputusan ini memicu krisis politik, termasuk seruan yang semakin luas agar Yoon mundur, bahkan dari partainya sendiri.
- Penulis :
- Khalied Malvino
