Pantau - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, pada Kamis (12/12/2024) menegaskan akan terus berjuang “hingga menit terakhir,” mempertahankan keputusan mengejutkan pekan lalu yang sempat memberlakukan keadaan darurat militer dan mengerahkan militer ke parlemen.
Melansir AFP, keputusan Yoon untuk memberlakukan darurat militer dan mengirimkan pasukan ke parlemen terjadi pada 3-4 Desember 2024, sebuah langkah yang memicu penyelidikan terkait dugaan "pemberontakan" terhadap kalangan dalamnya.
Akibatnya, Yoon dicekal ke luar negeri sebagai bagian dari penyelidikan terhadap kerusuhan tersebut. Tentunya ini menjadi hal yang mengejutkan bagi para sekutu Korea Selatan.
Penyelidikan terhadap kerusuhan pada pekan lalu berjalan dengan cepat, di mana polisi pada Rabu (11/12/2024) berusaha menggerebek kantor Presiden untuk menyelidiki keputusan Yoon yang mengumumkan darurat militer secara singkat.
Di tengah ancaman pemungutan suara pemakzulan pada Sabtu (7/12/2024), Yoon bersumpah untuk "berjuang bersama rakyat hingga menit terakhir." Dalam pidato yang disiarkan televisi, Yoon meminta maaf lagi kepada rakyat yang mungkin merasa terkejut dan khawatir akibat keputusan darurat militer.
"Tolong percayalah pada kesetiaan tulus saya kepada rakyat," ujar Yoon.
Polisi yang berusaha memasuki kantor kepresidenan diadang petugas keamanan. Polisi lalu menyatakan, pihaknya hanya diberikan "dokumen yang sangat terbatas" oleh staf Yoon.
Baca juga:
- Polisi Gerebek Kantor Presiden Korsel terkait Kegagalan Darurat Militer
- DPR Korsel Sahkan RUU Selidiki Yoon soal Gagalnya Darurat Militer
Partai Demokrat sebagai oposisi utama memperingatkan akan mengajukan gugatan hukum atas tuduhan pemberontakan terhadap staf kepresidenan dan petugas keamanan jika mereka terus menghalangi penegakan hukum.
Lingkaran dalam Yoon kini berada di bawah sorotan tajam terkait peran mereka dalam keputusan darurat militer tersebut. Sebelumnya, otoritas penjara melaporkan, eks Menteri Pertahanan (Menhan) Kim Yong-hyun mencoba bunuh diri sebelum ditangkap secara resmi.
Kim, yang diduga menyarankan Yoon untuk memberlakukan darurat militer, ditahan pada Minggu (8/12/2024), lalu diringkus polisi atas tuduhan "terlibat dalam tugas kritis selama pemberontakan" dan "penyalahgunaan wewenang untuk menghalangi hak-hak."
Kementerian Kehakiman dan seorang pejabat penjara menyatakan, Kim dalam kondisi sehat pada Rabu (11/12/2024). Eks Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan jenderal yang bertanggungjawab atas operasi darurat militer juga dicekl ke luar negeri.
Dua pejabat senior kepolisian juga ditangkap pada Rabu (11/12/2024) pagi. Namun, pada Kamis (12/12/2024), Yoon tetap bersikeras dan menuduh oposisi telah membawa negara ke dalam “krisis nasional.”
"Majelis Nasional, yang didominasi oleh partai oposisi besar, telah menjadi monster yang menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi liberal," ucap Yoon dalam pidato yang disiarkan televisi.
Kendati demikian, Yoon menegaskan "tak akan menghindar dari tanggung jawab hukum dan politik terkait deklarasi darurat militer" tersebut.
- Penulis :
- Khalied Malvino
