Pantau - Raja Abdullah II dari Yordania menegaskan penolakannya terhadap relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza dan memperingatkan dampak serius akibat eskalasi Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Baca juga: Yordania Tolak Rencana Trump Relokasi Warga Gaza, Tak Gentar Lawan Ancaman
Dalam sebuah pertemuan darurat di Kairo, Raja Abdullah menekankan "penolakan mutlak terhadap pemindahan apa pun" serta perlunya "rencana yang jelas dan terstruktur untuk rekonstruksi Gaza."
Rencana tersebut, menurut Raja Abdullah, harus memiliki "timeline yang jelas dan disampaikan kepada mitra internasional utama untuk memperoleh dukungan global."
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi sebelumnya mengungkapkan rencana rekonstruksi Gaza tanpa pemindahan penduduknya dan mendesak peserta pertemuan untuk mengadopsinya.
Dia juga mengusulkan pembentukan dana untuk mendanai rencana tersebut dan mengumumkan konferensi internasional untuk rekonstruksi Gaza yang akan diselenggarakan pada bulan April.
Raja Abdullah juga mendorong dukungan terhadap upaya reformasi Otoritas Palestina untuk melayani kepentingan rakyat Palestina.
Dia menyoroti pentingnya pendekatan yang jelas dan praktis dalam mengelola Gaza serta menghubungkannya dengan Tepi Barat agar dapat menyediakan layanan dan keamanan yang diperlukan.
Penting bagi Raja Abdullah untuk menghentikan eskalasi yang berbahaya, terutama selama bulan suci Ramadan.
Ia juga memperingatkan terhadap "upaya oleh ekstremis dalam pemerintahan Israel" yang mencoba memprovokasi ketegangan dan merusak stabilitas kawasan.
Baca juga: Rekonstruksi Jalur Gaza Mestinya Tanpa Disertai Relokasi Warga
Monarki Yordania ini juga menegaskan bahwa solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan komprehensif.
Dia menekankan pentingnya pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya untuk memastikan stabilitas kawasan dalam jangka panjang.
Selain itu, dia menegaskan pentingnya menjaga gencatan senjata di Gaza dan melaksanakan ketiga fase perjanjian yang telah disepakati.
Sejak Oktober 2023, hampir 48.400 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dalam serangan brutal Israel terhadap Gaza.
Serangan tersebut menghancurkan Gaza, tetapi dihentikan sementara melalui gencatan senjata yang diikuti dengan pertukaran tahanan pada 19 Januari.
Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada Minggu (2/3/2025) setelah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menolak untuk memulai negosiasi mengenai fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas.
Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant terkait dengan kejahatan perang dan pelanggaran HAM di Gaza.
Israel juga dihadapkan dengan gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) untuk tindakannya terhadap Gaza. ANADOLU
- Penulis :
- Khalied Malvino
