Pengangkatan Hussein al-Sheikh sebagai Wakil Presiden Palestina Disetujui di Tengah Seruan Reformasi

Pantau - Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada Sabtu (26/4/2025) menyetujui calon yang diajukan Presiden Mahmoud Abbas, yaitu Sekretaris Jenderal Komite PLO, Hussein al-Sheikh, sebagai wakil presiden Palestina.

Menurut kantor berita resmi Palestina, Wafa, pengangkatan ini diusulkan Abbas sesuai dengan keputusan dalam sidang ke-32 Dewan Pusat Palestina yang diadakan di Ramallah pada Kamis (24/4/2025).

Abbas menegaskan kembali "komitmennya untuk memulai dialog nasional yang komprehensif, yang dipimpin oleh komite gabungan dari Komite Eksekutif PLO dan Komite Pusat Fatah, yang melibatkan semua faksi Palestina untuk mencapai rekonsiliasi dan memperkuat persatuan nasional."

Hussein al-Sheikh menyampaikan surat terima kasih kepada Abbas atas pencalonannya sebagai wakil presiden.

Komite Eksekutif PLO dijadwalkan kembali bertemu pada Sabtu mendatang untuk memilih sekretaris jenderal baru yang menggantikan posisi Hussein al-Sheikh.

Proses Pemilihan dan Respons dari Berbagai Pihak

Abbas juga memberikan pengarahan kepada Komite Eksekutif tentang upaya politik yang sedang dilakukan untuk menghentikan tindakan Israel di Tepi Barat yang diduduki dan Gaza.

Dalam pertemuan tersebut, Abbas menekankan "pentingnya mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan dan medis, memastikan pemerintahan Palestina penuh atas Gaza, dan mendorong penarikan Israel secara menyeluruh sebagai langkah menuju dimulainya proses politik untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya."

Resolusi yang disahkan dalam sidang Dewan Pusat pada Kamis menyatakan bahwa wakil presiden harus diangkat dari anggota komite, dicalonkan oleh ketua, dan disetujui oleh anggota komite.

Ketua juga memiliki wewenang untuk memberikan tugas, serta menunjuk atau memberhentikan wakil presiden.

Sebanyak 170 anggota yang hadir secara fisik maupun daring memberikan suara mendukung keputusan tersebut, sedangkan satu anggota menolak dan satu lainnya abstain.

Dewan Pusat merupakan badan tetap yang berasal dari Dewan Nasional Palestina, badan legislatif tertinggi yang berafiliasi dengan PLO, dan memiliki 188 anggota.

Pertemuan ini berlangsung di tengah boikot oleh beberapa faksi besar, seperti Front Populer, Front Demokratik, dan Inisiatif Nasional Palestina, yang memprotes ketidakhadiran konsensus dan dialog.

Hamas turut mengkritik hasil pertemuan tersebut, menganggapnya mengabaikan persyaratan persatuan nasional, serta menyerukan perlunya membangun kembali PLO secara demokratis dan inklusif.

Pengangkatan Hussein al-Sheikh terjadi di tengah meningkatnya seruan Arab, regional, dan internasional agar kepemimpinan Palestina melakukan reformasi politik, baik di tubuh Otoritas Palestina maupun dalam struktur Organisasi Pembebasan Palestina.