Pantau - Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang berlangsung pada 12–15 Mei 2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, resmi ditutup dengan satu hasil utama: Deklarasi Jakarta. Dokumen ini bukan sekadar penutup formal, melainkan simbol komitmen bersama negara-negara Islam untuk memperjuangkan keadilan global, kemerdekaan Palestina, dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan transparan.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, membacakan langsung Deklarasi Jakarta di hadapan para delegasi dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dia menegaskan kembali pentingnya solidaritas dunia Islam dalam menghadapi ketimpangan global yang semakin kompleks.
“Deklarasi juga menjadi penanda tekad bersama untuk memperkuat institusi yang transparan, akuntabel, dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman,” ujar Mardani di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Deklarasi Jakarta menyoroti sejumlah isu besar yang tengah mencuat di dunia Islam, terutama agresi militer Israel di Gaza. PUIC menekankan tindakan tersebut harus segera dihentikan, tahanan Palestina harus dibebaskan, dan dukungan penuh harus diberikan pada solusi dua negara serta keanggotaan penuh Palestina dalam forum-forum internasional. Dalam deklarasi ini, Islamophobia yang kian meningkat juga menjadi perhatian serius.
Tak hanya soal Palestina, deklarasi juga menyoroti ketegangan antara India dan Pakistan terkait wilayah Jammu dan Kashmir. Parlemen Islam dunia mendorong komunitas internasional untuk mendukung penyelesaian damai berdasarkan aspirasi rakyat Kashmir dan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Pesan yang disampaikan dalam dokumen ini tegas dan bernada damai.
“PUIC juga mendesak kedua negara untuk menahan diri, menghindari eskalasi yang bisa mengganggu stabilitas kawasan dan menegakkan prinsip hukum internasional serta perlindungan terhadap warga sipil,” jelas politisi Fraksi PKS ini.
Tak hanya berbicara tentang konflik, Deklarasi Jakarta juga mendorong penguatan internal PUIC. Fokus diberikan pada pembaruan institusi agar lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan global. Di dalamnya tercakup isu tata kelola pemerintahan, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta kerja sama teknologi antarnegara anggota.
“Deklarasi Jakarta juga memberikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal PUIC untuk menindaklanjuti butir-butir pernyataan dan melaporkan implementasinya kepada Troika PUIC dalam waktu enam bulan ke depan,” ujarnya.
Konferensi PUIC ke-19 dibuka dan ditutup langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto, hadir dalam pembukaan dan memberikan sambutan yang sejalan dengan semangat utama forum ini. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya kemerdekaan Palestina serta penguatan institusi PUIC, selaras dengan tema utama konferensi tahun ini: Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience.
Forum ini dihadiri oleh 38 dari 54 negara anggota OKI dan menjadi salah satu agenda penting dalam diplomasi antarparlemen dunia Islam. Deklarasi Jakarta kini diharapkan menjadi pijakan baru dalam memperkuat kerja sama negara-negara Muslim menghadapi krisis global dengan lebih solid, strategis, dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Khalied Malvino
