Deklarasi Jakarta Minta Netanyahu Diproses ICC

Pantau - DPR RI baru saja merampungkan Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) dengan menghasilkan Jakarta Declaration—sebuah resolusi politik yang jadi sorotan dunia. 

Salah satu poin utamanya: desakan sanksi terhadap Israel demi kemerdekaan Palestina. Konferensi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta itu ditutup langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Sebagai tuan rumah dan Ketua forum tahun ini, DPR RI memimpin forum yang dihadiri puluhan delegasi dari negara anggota OKI. Lewat Deklarasi Jakarta, anggota PUIC menyuarakan seruan keras terhadap agresi Israel di Palestina.

Mereka menuntut penghentian total serangan militer, pembebasan para tahanan Palestina, dan mendorong gencatan senjata secepatnya. Mardani Ali Sera, Ketua BKSAP DPR RI, membacakan langsung isi deklarasi.

“Kami menyadari fakta bahwa dunia dan tatanan globalnya berada pada titik kritis karena perang dan konflik terus meningkat, sementara nilai-nilai kerja sama dan persatuan secara bertahap terkikis,"

Deklarasi juga menyerukan kepada negara dan lembaga internasional untuk menghormati status Yerusalem (Al-Quds) sebagai bagian dari Palestina berdasarkan batas wilayah tahun 1967, serta menolak pencaplokan tanah oleh Israel.

Lebih lanjut, PUIC secara resmi mendukung langkah Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dalam salah satu poin, deklarasi mendesak ICC untuk menuntaskan investigasi kejahatan perang yang dilakukan pejabat Israel.

“Jakarta Declaration mendukung keputusan ICJ dan ICC agar Netanyahu dan menhan-nya diproses hukum,” ungkap Mardani.

Deklarasi juga mendesak agar masyarakat global, termasuk parlemen negara Islam, mengadvokasi pemerintah mereka agar menekan Israel melalui jalur diplomatik. Semua diminta kompak, termasuk pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB di New York pada Juni 2025 mendatang.

“Bulan Juni akan ada agenda The Two State Solutions Implementation Conference di Kantor PBB. Kita semua diminta untuk bersatu,” ujar Mardani.

Selain soal Palestina, Jakarta Declaration juga menyoroti isu Islamofobia, diskriminasi, hingga konflik yang berdampak pada komunitas Muslim seperti di Kashmir.

Mardani menjelaskan, deklarasi ini juga menyentuh tema utama konferensi: Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience. Intinya, semua parlemen anggota didorong memperkuat tata kelola yang transparan dan responsif pada aspirasi rakyat.