Pantau - Departemen Pertahanan Amerika Serikat secara resmi menerima hadiah pesawat Boeing 747-8 dari Qatar senilai 400 juta dolar AS, yang direncanakan akan digunakan sebagai pesawat kepresidenan Air Force One.
Juru Bicara Departemen Pertahanan AS, Sean Parnell, menyatakan bahwa "Menteri Pertahanan telah menerima sebuah Boeing 747 dari Qatar dengan memerhatikan semua peraturan dan regulasi federal AS".
Parnell menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan sistem keamanan dan semua kebutuhan fungsional misi pada pesawat tersebut terpenuhi sebelum digunakan.
Semua pertanyaan lanjutan mengenai pesawat ini, kata Parnell, dialihkan kepada Angkatan Udara AS sebagai pihak yang berwenang.
Trump Sebut Hadiah "Langkah yang Baik", Pejabat AS Peringatkan Potensi Masalah Hukum
Pada hari yang sama, laporan CNN menyebut bahwa serah-terima pesawat tersebut sebenarnya belum sepenuhnya final karena masih ada pembahasan yang berlangsung antara Washington dan Doha.
Menurut sumber CNN, inisiatif pemberian pesawat berasal dari Gedung Putih, meskipun Qatar ingin memberikannya sebagai "hadiah" langsung untuk Presiden Donald Trump.
Gedung Putih awalnya merencanakan untuk menyewa pesawat tersebut, namun kemudian menerima tawaran Qatar secara cuma-cuma.
Presiden Trump menyambut baik keputusan tersebut dan menyebut bahwa akan "bodoh" jika AS menolak pesawat gratis senilai ratusan juta dolar, menyebutnya sebagai "langkah yang baik".
Namun, Ketua Komite Alokasi Anggaran Senat AS, Susan Collins, memperingatkan bahwa hadiah pesawat dari Qatar berpotensi menimbulkan masalah hukum, etika, hingga risiko spionase asing.
Boeing 747-8 dari Qatar ini disebut sebagai hadiah termahal yang pernah diterima oleh Presiden AS dalam sejarah, melebihi total hadiah senilai 250.000 dolar AS yang diterima Presiden Joe Biden selama masa jabatannya.
Beberapa pejabat dan mantan pejabat AS menyebut bahwa diperlukan waktu bertahun-tahun dan dana miliaran dolar untuk memodifikasi pesawat agar memenuhi standar kepresidenan AS.
ABC News melaporkan bahwa pesawat tersebut dijuluki sebagai "Istana terbang" dan direncanakan akan menjadi Air Force One resmi hingga akhir masa jabatan Trump.
Setelah masa jabatan Trump berakhir, kepemilikan pesawat akan dialihkan kepada yayasan perpustakaan kepresidenan Trump, yang berarti Trump tetap dapat menggunakannya meski tak lagi menjabat.
Kajian dari Gedung Putih menyimpulkan bahwa pengalihan ini tidak tergolong sebagai tindakan penyuapan berdasarkan hukum Amerika Serikat.
- Penulis :
- Balian Godfrey
