Pantau - Pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki Israel, Francesca Albanese, menyebut Israel bertanggung jawab atas "salah satu genosida paling kejam dalam sejarah modern" dan menyerukan tindakan tegas dari komunitas internasional.
Dalam laporannya kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Francesca menyampaikan bahwa situasi di wilayah Palestina yang diduduki sangat mengerikan.
"Di Gaza, warga Palestina terus mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Israel bertanggung jawab atas salah satu genosida paling kejam dalam sejarah modern," ungkapnya.
Ia menyebut bahwa lebih dari 200.000 warga Palestina tewas atau luka-luka berdasarkan angka resmi, namun menambahkan bahwa ahli kesehatan memperkirakan jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi.
Gaza Jadi Tempat Uji Coba Senjata dan Target Keuntungan Ekonomi
Francesca menuduh Tel Aviv menggunakan Gaza sebagai tempat uji coba senjata dan menyebut Yayasan Kemanusiaan Gaza buatan Israel sebagai "jebakan maut, yang dirancang untuk membunuh atau memaksa penduduk yang kelaparan, dibombardir, dan kurus untuk mengungsi."
Ia menyayangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari perang, mencatat bahwa selama 20 bulan terakhir, perusahaan senjata memperoleh laba besar dari penjualan senjata ke Israel.
"Perusahaan senjata telah menghasilkan laba yang mendekati rekor dengan memperlengkapi Israel dengan persenjataan canggih untuk melepaskan 85.000 ton bahan peledak – enam kali kekuatan Hiroshima – untuk menghancurkan Gaza," ujarnya.
Menurut laporan tersebut, Bursa Efek Tel Aviv mengalami kenaikan 213 persen sejak Oktober 2023 dengan narasi “satu orang diperkaya, satu orang dihapuskan”.
Dugaan Keterlibatan 48 Perusahaan Internasional
Francesca menuduh Israel menggunakan perang untuk menguji senjata baru, sistem pengawasan, pesawat nirawak mematikan, dan radar canggih.
Ia menyebut bahwa Palestina telah dijadikan "laboratorium ideal bagi kompleks industri-militer Israel."
Dalam laporannya, Francesca menyebutkan 48 perusahaan yang diduga terlibat dalam “ekonomi pendudukan”, termasuk Amazon, Microsoft, BNP Paribas, Booking, dan Korean HD Hyundai.
"Senjata dan sistem data menganiaya dan mengawasi warga Palestina," ungkapnya.
Ia menambahkan, "koloni-koloni menyebar – dibiayai oleh bank dan perusahaan asuransi, didukung oleh bahan bakar fosil, dan dinormalisasi oleh platform pariwisata, jaringan supermarket, dan lembaga akademis."
Tuntutan Akuntabilitas Internasional dan Seruan Aksi Sipil
Francesca menyatakan telah mengirim pemberitahuan resmi kepada semua perusahaan yang disebut dan menyampaikan bukti pelanggaran hukum internasional.
"Untuk masing-masing kasus, saya telah memberikan analisis terperinci, analisis hukum kasus per kasus," tegasnya.
Ia menyimpulkan bahwa pelanggaran tersebut mencakup kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran HAM, dan keterlibatan dalam kejahatan genosida.
Dari 48 perusahaan, 18 di antaranya memberikan tanggapan, namun hanya sebagian kecil yang menunjukkan itikad baik.
"Mereka tidak memahami hukum internasional dengan jelas. Mereka berpikir bahwa hukum internasional ada untuk membuat-buat alasan," katanya.
Francesca mendesak negara-negara anggota PBB untuk memberlakukan embargo senjata penuh terhadap Israel, menangguhkan semua perjanjian perdagangan dan hubungan investasi, serta menegakkan akuntabilitas hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat.
"Badan-badan usaha harus segera menghentikan semua kegiatan usaha dan mengakhiri hubungan yang secara langsung terkait dengan, yang berkontribusi terhadap, dan yang menyebabkan pelanggaran HAM dan kejahatan internasional terhadap rakyat Palestina," ia menegaskan.
"Dalam menghadapi genosida – yang begitu nyata, dan disiarkan langsung – penjelasan-penjelasan ini tidak cukup," ucapnya.
Francesca menutup laporannya dengan seruan kepada masyarakat sipil.
"Serikat pekerja, pengacara, kelompok masyarakat sipil, dan warga biasa harus mendorong perubahan perilaku tersebut dari sisi bisnis dan pemerintah dengan mendesak boikot, divestasi, sanksi, dan akuntabilitas. Apa yang terjadi selanjutnya bergantung pada kita semua," ujarnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
- Editor :
- Tria Dianti
