Pantau - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai sebagai provinsi terdepan dalam pelindungan pekerja migran dan layak dijadikan role model nasional.
Jawa Timur Miliki Sistem Pelindungan Lengkap dan Terintegrasi
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Kadir Karding usai bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Selasa malam, 9 Juli 2025.
Ia menilai Jawa Timur sebagai satu-satunya provinsi yang telah membangun sistem pelindungan pekerja migran secara lengkap dan terintegrasi.
Jawa Timur juga disebut sebagai salah satu provinsi pengirim pekerja migran Indonesia terbesar secara nasional.
Diskusi antara Menteri P2MI dan Gubernur Khofifah membahas strategi penguatan pelindungan pekerja migran di tiga fase utama: sebelum keberangkatan, selama masa kerja di luar negeri, dan setelah kembali ke tanah air.
Karding menekankan pentingnya pemberdayaan purna pekerja migran, sosialisasi migrasi aman hingga tingkat desa, serta upaya menekan angka keberangkatan non-prosedural atau ilegal.
Dorongan Shelter Permanen di Luar Negeri dan Vokasi Terpadu
Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, Karding mendorong sistem pelatihan vokasi terpadu bagi calon pekerja migran.
“Saat ini, 80 persen pekerja migran Indonesia bekerja di sektor domestik dan 67,7 persen di antaranya adalah perempuan,” jelasnya.
“Ke depan, kita harus siapkan mereka dengan pelatihan bahasa, keterampilan kerja, dan soft skill agar bisa bekerja di sektor-sektor yang lebih profesional,” lanjutnya.
Jawa Timur juga diapresiasi karena memiliki peraturan daerah dan pengalokasian anggaran khusus untuk pelatihan dan pemberdayaan pekerja migran.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Khofifah mengusulkan agar pemerintah pusat membangun shelter permanen di luar negeri untuk pekerja migran asal Jawa Timur, khususnya di Hongkong dan Taiwan.
“Ya, tadi saya menyampaikan ke Pak Menteri, mudah-mudahan bisa dibangun komunikasi dengan kementerian lain. Kami sangat berharap Jawa Timur punya shelter, terutama di Hongkong dan Taiwan,” ujarnya.
Khofifah menambahkan, keberadaan shelter perlu dilengkapi layanan psikologis dan konseling rutin.
“Kalau kita punya shelter permanen, kita bisa kirim psikolog atau psikiater secara reguler. Katakan satu bulan dikirim, lalu diganti bulan berikutnya. Konsultasi dan layanan yang dibutuhkan kawan-kawan pekerja migran Indonesia akan lebih terfasilitasi,” jelasnya.
Saat ini, Provinsi Jawa Timur juga telah memiliki community learning center di Malaysia, yang memberikan manfaat pendidikan dan pelatihan bagi pekerja migran serta mahasiswa Indonesia di Kuala Lumpur dan sekitarnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
