Pantau - Pemerintahan Donald Trump tengah merancang kebijakan baru yang berpotensi mempersulit proses imigrasi legal ke Amerika Serikat, termasuk dengan mengubah tes kewarganegaraan AS dan mereformasi sistem visa kerja H-1B bagi pekerja asing terampil.
Tes Naturalization Akan Kembali ke Versi Lama yang Lebih Sulit
Trump melalui lembaga Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS) berencana memberlakukan kembali versi lama ujian naturalisasi yang digunakan pada masa jabatan pertamanya.
Versi tersebut berisi lebih banyak pertanyaan dengan persyaratan jawaban yang lebih ketat.
"Tes, sebagaimana yang ditetapkan saat ini, tidak terlalu sulit", ujar seorang pejabat USCIS.
Ia menambahkan, "Sangat mudah untuk menghafal jawabannya. Saya rasa kita belum benar-benar sejalan dengan semangat hukum".
Namun, kritik terhadap kebijakan ini menyebut bahwa menganggap tes tersebut mudah adalah keliru.
"Aneh untuk mengatakan tes itu mudah, padahal kebanyakan warga Amerika sendiri akan gagal", tegas seorang analis kebijakan imigrasi.
Sistem Visa H-1B Diusulkan Berdasarkan Gaji, Bukan Undian
Selain ujian kewarganegaraan, rencana reformasi juga menyasar sistem visa H-1B, yang setiap tahunnya memberikan 85.000 izin kerja kepada tenaga kerja profesional asing.
Alih-alih sistem undian seperti saat ini, seleksi akan didasarkan pada tawaran gaji tertinggi.
"Saya sungguh berfikir bahwa visa H-1B seharusnya digunakan untuk melengkapi, bukan menggantikan, perekonomian AS, bisnis AS, dan tenaga kerja AS", ujar Edlow, salah satu pendukung kebijakan ini.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS tengah mempertimbangkan sistem seleksi berbobot berdasarkan tingkat gaji untuk meningkatkan efektivitas program.
Institute for Progress bahkan menyebut perubahan ini dapat meningkatkan dampak ekonomi program H-1B hingga 88 persen.
Namun, banyak yang mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini justru akan menyulitkan imigran muda yang berkeahlian tinggi.
"Memberikan visa H-1B hanya kepada yang mendapat tawaran gaji tertinggi akan menguntungkan pekerja yang lebih tua, yang mungkin segera pensiun atau meninggalkan negara", ujar seorang pengamat.
Imigrasi Legal Tetap Didukung, tapi Harus Sesuai Kepentingan AS
Edlow menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk penolakan terhadap imigrasi, melainkan upaya mengarahkan imigrasi legal agar sejalan dengan kepentingan nasional.
"Saya pikir ini seharusnya memberikan dampak positif secara keseluruhan", katanya.
"Jika kita melihat orang-orang yang datang untuk memajukan agenda ekonomi tertentu, itulah yang perlu kita dukung".
Namun, karena sifatnya yang kompleks, reformasi ini kemungkinan memerlukan persetujuan lembaga federal lainnya atau Kongres untuk dapat diberlakukan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
