Pantau - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali menegaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) perlu membangun citra baru melalui tindakan nyata yang humanis, edukatif, dan pro rakyat.
Tekanan untuk Menghapus Stigma Negatif
Safrizal menyampaikan Satpol PP harus menghapus stigma negatif yang selama ini identik dengan razia dan pembongkaran dengan menampilkan peran baru yang lebih dekat dengan masyarakat.
"Satpol PP bisa dan harus mendapatkan nama baik di masyarakat. Pak menteri minta new image Linmas, bagaimana caranya ganti bajunya dulu baru kinerjanya. Banyakin kegiatan prorakyat, tugas kita bukan hanya merazia, menertibkan, membongkar, tambahin 30-40 persen kegiatan menolong masyarakat," ungkapnya.
Ia mencontohkan kegiatan prorakyat yang bisa dilakukan Satpol PP, antara lain kampanye kebersihan, gotong royong, serta aksi sosial yang dipublikasikan untuk membangun kepercayaan publik.
Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Penguatan Kapasitas Satpol PP di Kampus IPDN Jatinangor yang dihadiri secara virtual oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perwakilan Gubernur Jawa Barat, Bareskrim Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, serta ratusan Kasatpol PP dari seluruh Indonesia.
Arahan Mendagri dan Penguatan Kapasitas
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan arahan agar Satpol PP dan Satlinmas melaksanakan tugas dengan pendekatan manusiawi.
"Tolong rekan-rekan laksanakan tugas dengan cara-cara yang baik. Penertiban, pembersihan, lakukan pendekatan manusiawi, tanpa kekerasan, selesaikan dengan dialog dan jalan keluar. Tunjukkan sikap yang baik, anggota berpakaian rapi dan bersih untuk menjaga wibawa di mata publik," kata Tito.
Ia juga menegaskan citra positif tidak lahir dari wacana, melainkan dari kerja nyata di lapangan.
"Satpol PP pun harus bisa memperoleh kepercayaan publik dengan perbuatan nyata. Berikan apresiasi kepada anggota dengan kinerja yang baik dan berprestasi," ujarnya.
Selain itu, Tito mendorong IPDN menjadi center of excellence yang memberikan masukan berbasis survei, baik terkait persepsi publik terhadap pemerintah daerah maupun penilaian atas kinerja Satpol PP.
Safrizal menambahkan pentingnya penguatan kapasitas aparatur, termasuk melalui pemberian beasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
Satpol PP juga didorong aktif dalam program nasional sesuai arahan Presiden, antara lain penertiban sampah, penertiban baliho, dan penyediaan toilet umum.
Modal Besar Satpol PP dan Satlinmas
Jumlah personel Satpol PP saat ini mencapai 122.610 orang yang diperkuat 1.253.758 anggota Satlinmas, total hampir 1,4 juta personel di seluruh Indonesia.
Kekuatan ini dinilai menjadi modal besar untuk menopang ketertiban umum, pengelolaan sampah, hingga penguatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) berbasis masyarakat.
Dengan kelembagaan yang kuat, Satpol PP dan Satlinmas diyakini mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan nasional sekaligus memperkuat wibawa pemerintah daerah di mata masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya
