Pantau - Pemerintah China memberikan tanggapan atas hasil pemilihan umum recall di Taiwan yang digelar Minggu, 27 Juli 2025, dengan menilai upaya pencopotan anggota parlemen dari partai oposisi utama, Kuomintang (KMT), sebagai bentuk manipulasi politik oleh Partai Progresif Demokratik (DPP) yang tidak mendapat dukungan rakyat.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan bahwa hasil pemilu menunjukkan rakyat Taiwan menolak pencopotan terhadap 24 legislator dari KMT dan tetap mendukung posisi oposisi di parlemen.
"Manipulasi politik oleh DPP bertentangan dengan kehendak rakyat Taiwan dan tidak akan mendapat legitimasi," ungkapnya dalam pernyataan resmi dari Beijing.
DPP Gagal Raih Mayoritas, China Tegaskan Taiwan Bagian dari Wilayahnya
Dengan hasil recall ini, DPP yang dipimpin Presiden Lai Ching-te gagal mengambil alih mayoritas dari 113 kursi parlemen lewat pemilu sela tersebut.
Upaya recall diinisiasi oleh kelompok sipil yang mendapat dukungan dari DPP, dengan tuduhan bahwa legislator KMT menjalin kerja sama dengan Beijing dan melemahkan posisi pertahanan Taiwan.
Namun KMT membantah tuduhan tersebut dan menilai langkah recall sebagai bentuk serangan politik yang tidak menghormati hasil pemilu legislatif sebelumnya.
KMT menyatakan bahwa komunikasi dengan Beijing adalah bagian dari fungsi parlemen dan bertujuan menjaga stabilitas regional.
"Langkah recall adalah upaya jahat untuk mengintervensi hasil demokratis," demikian pernyataan resmi KMT.
Guo Jiakun juga menegaskan kembali sikap resmi Beijing bahwa hanya ada satu China, dan Taiwan adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Tiongkok.
"Masalah Taiwan sepenuhnya merupakan urusan dalam negeri China dan tidak boleh dicampuri oleh pihak mana pun," tegasnya.
Dinamika Politik Taiwan Memanas di Tengah Tekanan Beijing
Kelompok pendukung recall menilai tindakan ini sebagai perlawanan terhadap pengaruh komunisme, dengan menuduh KMT telah "menjual Taiwan" melalui sejumlah langkah, seperti mengirim legislator ke China, menolak anggaran pertahanan, dan memicu kekacauan dalam sidang parlemen.
Namun hingga kini, KMT tetap memegang kendali di parlemen bersama Partai Rakyat Taiwan (TPP) dan secara konsisten mendorong hubungan yang lebih pragmatis dengan Beijing.
Meskipun DPP memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2024, mereka kehilangan kendali atas mayoritas kursi parlemen, sehingga oposisi memiliki kekuatan untuk menekan kebijakan pemerintahan Lai, termasuk pemangkasan anggaran pertahanan.
Menurut Undang-Undang Pemilihan dan Pemakzulan Pejabat Publik Taiwan tahun 1980, recall atau pemakzulan dapat dilakukan secara demokratis oleh pemilih di daerah asal legislator melalui mekanisme pemungutan suara langsung setelah petisi dari kelompok sipil memenuhi syarat hukum.
- Penulis :
- Aditya Yohan
