Pantau - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dili, Timor Leste, meminta otoritas setempat melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden ketegangan yang terjadi saat pembangunan patok batas di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste, tepatnya di sekitar patok Provinsi 36, pada Senin, 25 Agustus 2025.
Miskomunikasi Picu Ketegangan di Wilayah Inbate
Insiden bermula saat 24 warga Dusun Nino, Desa Inbate, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), tengah melakukan gotong royong membuka lahan untuk menanam jagung pada pukul 09.00 WITA.
Di saat bersamaan, tim survei perbatasan dari Timor Leste yang terdiri dari dua pejabat dinas pertanahan dan lima anggota Unit Polisi Perbatasan (UPF) bersenjata lengkap mendatangi lokasi.
Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, menjelaskan bahwa secara prinsip kegiatan survei tersebut merupakan bagian dari Joint Field Survey antara Timor Leste dan Indonesia.
Namun, pada tanggal tersebut, tim survei Timor Leste bergerak lebih awal tanpa pendampingan tim survei dari Indonesia.
"Tim Survey Tiles (Timor Leste) tiba di lokasi tanpa didampingi tim dari Indonesia, sedangkan masyarakat setempat masih menolak pembangunan patok batas tersebut sehingga terjadi ketegangan yang memicu terjadinya insiden tersebut," ujarnya.
Berdasarkan kunjungan lapangan oleh tim KBRI Dili, diketahui bahwa insiden dipicu oleh miskomunikasi dan kesalahpahaman antara warga Indonesia dan tim pembangunan patok dari Timor Leste.
KBRI Tindak Lanjut, Survei di Lokasi Rawan Ditunda
KBRI Dili telah menyampaikan permintaan resmi kepada otoritas Timor Leste untuk menyelidiki dan mengevaluasi insiden ini agar kejadian serupa tidak terulang.
"KBRI Dili telah melakukan tindak lanjut yaitu: menyampaikan kepada otoritas berwenang di Timor Leste untuk dapat melakukan penyelidikan atas insiden ini," ungkap Judha Nugraha.
Sebagai langkah antisipatif, KBRI juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga situasi kondusif, dan untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas di sekitar patok Provinsi 36.
KBRI telah mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Timor Leste, yang menyetujui penundaan proses survei di 12 titik lokasi rawan di sepanjang perbatasan, termasuk di wilayah dekat Oecusse.
Duta Besar RI untuk Dili telah menyampaikan langsung kekhawatiran kepada Wakil Perdana Menteri Timor Leste, Mariano Assanami Sabino.
Keduanya sepakat untuk menunda kegiatan survei gabungan, mengimbau warga masing-masing negara agar saling menahan diri, serta mengelola informasi media dengan baik agar tidak dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Perwakilan KBRI di Oecusse juga telah meninjau langsung lokasi kejadian dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Melalui Atase Kepolisian dan Atase Pertahanan, KBRI Dili terus berkoordinasi dengan Satgas Pengamanan Perbatasan dan Polda NTT dalam proses penyelidikan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
