Pantau - Prancis secara tegas mengecam keputusan Amerika Serikat yang mencabut visa pejabat Palestina menjelang sidang tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan digelar bulan depan di New York.
Seruan Prancis untuk Netralitas PBB dan Akses Kemanusiaan
"Majelis Umum PBB tidak boleh dikenai pembatasan akses apa pun," ujar Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, sebelum pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Kopenhagen, Denmark, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Barrot menekankan pentingnya menjaga netralitas markas besar PBB sebagai forum internasional yang terbuka untuk seluruh negara anggota.
Ia juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan segera dikirim ke Gaza, dan mendesak Israel untuk membuka jalur distribusi bantuan serta menghentikan rencana ekspansi permukiman E1 di Tepi Barat.
Permukiman E1 merupakan proyek kontroversial pemerintah Israel yang berencana membangun pemukiman di wilayah yang dinilai strategis dan sensitif secara politik.
Sikap Prancis terhadap Rusia, Ukraina, dan Iran
Dalam kesempatan yang sama, Barrot juga menyinggung konflik Rusia-Ukraina.
Ia menekankan pentingnya negosiasi damai dengan jaminan keamanan yang jelas, seraya memperingatkan bahwa penolakan Vladimir Putin untuk bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bisa berdampak pada pemberlakuan sanksi baru.
"Sanksi Eropa tentu akan jadi pembahasan utama kami di Kopenhagen pagi ini. Saya akan mengajukan sejumlah usulan," ungkapnya.
Terkait Iran, Barrot menyatakan bahwa negara-negara E3—yakni Inggris, Prancis, dan Jerman—telah mengaktifkan mekanisme snapback dari PBB.
Mekanisme ini memungkinkan pemberlakuan kembali sanksi terhadap Iran, terutama terkait isu nuklir.
Namun, Barrot menambahkan bahwa sanksi dapat ditangguhkan apabila Iran bersedia mematuhi tuntutan internasional.
Ia menegaskan bahwa jalur diplomasi tetap terbuka selama Teheran menunjukkan itikad kooperatif.
- Penulis :
- Aditya Yohan
