Pantau - Presiden Nepal Ram Chandra Paudel pada prinsipnya menyetujui penunjukan mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, sebagai perdana menteri sementara pada Jumat, 12 September 2025, menurut laporan Nepal News.
Persetujuan Presiden dan Proses Konsultasi
Persetujuan tersebut diberikan setelah Paudel bertemu langsung dengan Karki dan berkonsultasi dengan sejumlah pakar.
Presiden saat ini tengah mencari opsi hukum agar Karki dapat diangkat tanpa harus membubarkan parlemen, syarat yang biasanya berlaku jika calon perdana menteri bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
"Pembicaraan sudah menunjukkan kemajuan, tetapi keputusan final belum dicapai," ungkap seorang pengacara yang mengetahui proses konsultasi tersebut, dikutip dari Nepal News.
Media lokal melaporkan, pembahasan mengenai pembentukan pemerintahan sementara berlangsung di markas besar militer pada Kamis, 11 September.
Aksi Demonstrasi dan Situasi Politik Nepal
Bentrokan pecah di luar markas militer setelah nama Karki mencuat sebagai kandidat perdana menteri.
Kelompok demonstran dari generasi muda Gen Z mengusulkan dua nama alternatif, yaitu Wali Kota Kathmandu Balen Shah dan Wali Kota Dharan Harka Sampang.
Situasi politik Nepal semakin memanas sejak 4 September, ketika otoritas melarang sejumlah platform media sosial besar karena belum memenuhi tenggat pendaftaran ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi.
Larangan tersebut akhirnya dicabut pada Senin, 8 September, setelah gelombang aksi protes terjadi di berbagai kota.
Namun, krisis semakin memburuk pada Selasa, 9 September, ketika massa menyerbu gedung parlemen nasional.
Polisi merespons dengan menembakkan meriam air, gas air mata, hingga peluru tajam ke arah pengunjuk rasa.
Laporan media menyebut puluhan orang tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.
- Penulis :
- Leon Weldrick
