Pantau.com - Kerajaan Arab Saudi telah menanggalkan kewarganegaraan Hamza bin Laden, putra pemimpin Al Qaida Osama bin Laden yang dibunuh, tulis Kementerian Dalam Negeri melalui pernyataan yang disiarkan lembaran negara.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pada Kamis (28 Februari 2019) pihaknya menawarkan hadiah hingga USD1 juta bagi pemberi informasi yang mengarah kepada identifikasi atau lokasi di suatu negara tentang Hamza. AS menyebut Hamza sebagai seorang pemimpin kunci Al Qaida.
Hamza, yang diyakini berusia sekitar 30 tahun, berada di samping ayahnya di Afghanistan sebelum serangan 11 September dan menghabiskan waktu bersamanya di Pakistan setelah invasi pimpinan AS atas Afghanistan membuat banyak pemimpin senior Al Qaida di sana terpojok, demikian Brooking Institution.
Baca juga: AS Tawarkan 1 Juta Dolar untuk Informasi Keberadaan Hamza bin Laden
Hamza, yang diperkenalkan oleh kepala baru organisasi itu Ayman al-Zawahiri dalam satu pesan audio tahun 2015, memberikan kesegaran bagi kelompok itu, di mana para pemimpin tuanya telah berjuang memberikan inspirasi kepada para militan di seluruh dunia yang dibangkitkan oleh IS, kata para pengamat.
Ia telah menyerukan aksi terorisme di ibu kota negara-negara Barat dan mengancam mengambil tindakan balasan terhadap AS atas pembunuhan ayahnya, kata Deplu AS tahun 2017 ketika menyebutnya sebagai teroris dunia.
Ia juga mengancam membidik orang-orang Amerika di luar negeri dan mendesak suku-suku Arab Saudi untuk bersatu dengan Al Qaida di Yaman di Semenanjung Arab melawan Arab Saudi, katanya.
Baca juga: PBB: Pembantaian Warga Pelestina oleh Israel adalah Kejahatan Perang
Osama bin Laden dibunuh oleh pasukan khusus AS yang menyerbu kompleks kediamannya di Pakistan tahun 2011.
Hamza diperkirakan berada di bawah tahanan rumah di Iran pada saat itu, dan dokumen-dokumen yang ditemukan dari kompleks itu mengindikasikan para pembantu telah berusaha untuk menyatukan kembali dia dengan ayahnya.
Keputusan Saudi untuk menanggalkan kewarganegaraannya dibuat atas perintah Kerajaan pada November, menurut pernyataan yang disiarkan di jurnal resmi Umul Qura.
- Penulis :
- Noor Pratiwi
