Pantau.com - Kematian mengerikan 30 wanita dan anak-anak di dataran tinggi Papua Nugini diklaim sebagai sesuatu yang terburuk dari negara itu.
Anggota Parlemen Papua Nugini Bryan Kramer membuat deklarasi setelah mengunjungi provinsi Hela, di mana 16 orang dibantai oleh klan saingannya yang oleh perdana menteri, James Marape, digambarkan sebagai seorang panglima perang.
Melansir dari The Guardian, Senin (15/7/2019) setelah perjalanan satu hari ke daerah itu, Kramer mengatakan tampaknya klan yang berperang telah mengambil langkah langka menargetkan perempuan dan anak-anak setelah ibu tua dari seorang pemimpin suku terbunuh dalam serangan sebelumnya.
Dia menggambarkan pembunuhan mengerikan 23 wanita sebagai pembunuhan balas dendam terburuk dalam sejarah negara kita
Sementara kekerasan suku merupakan masalah yang sudah berlangsung lama di daerah itu. Namun, serangan terhadap perempuan dan anak-anak pada dasarnya belum pernah terjadi sebelumnya.
Baca juga: Infografis 5 Pembantaian Etnis Tersadis yang Pernah Terjadi di Dunia
Dalam sebuah pernyataan di Facebook, Kramer mengatakan ia diberitahu tentang pecahnya kekerasan terbaru yang berpusat di sekitar suku Oi Kiru dan Libe yang berperang.
Seorang klan Libe terbunuh pada bulan Juni, memicu serangan balas dendam di mana enam anggota Oi Kiru meninggal, termasuk ibu dari pemimpin klan itu.
Ia menambahkan bahwa itu adalah pembunuhan pertama seorang ibu tua yang pernah terjadi.
Kramer mengatakan senapan bertenaga tinggi kemudian digunakan dalam pembalasan pembunuhan di sebuah desa kecil, Peta, di mana tiga wanita dan tiga anak tewas.
Itu mengarah pada satu insiden terburuk, dengan sekelompok pria muda menggerebek desa Karida pada dini hari Senin lalu, menggunakan parang untuk membunuh sembilan wanita dan tujuh anak. Dua dari wanita itu hamil, kata Kramer.
Baca juga: Mencekam, Pembantaian Sadis Etnis Terjadi di Papua Nugini
Philip Pimua, petugas yang bertanggung jawab atas pusat kesehatan Karida, sebelumnya mengatakan kepada Guardian bahwa para korban dipotong-potong.
Kramer mengatakan, mereka yang bertanggung jawab dilaporkan telah meninggalkan provinsi itu. Sementara penduduk Karida mengatakan mereka tidak akan membalas setelah kunjungannya ke daerah itu.
"Diskusi tingkat tinggi tentang rencana aksi penyebaran strategis dengan menggunakan teknologi drone dan pengawasan satelit, akan digunakan untuk melacak dan menangkap mereka yang dalam pelarian," katanya.
"Unit intelijen juga akan dibentuk untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat."
Pemerintah Marape mengirim pasukan pertahanan sebagai tanggapan atas meningkatnya kekerasan pekan lalu, sementara PBB menyerukan intervensi segera untuk membawa para pelaku ke pengadilan.
rn- Penulis :
- Widji Ananta
