Pantau.com - Boris Johnson diperkirakanakan terpilih menjadi pemimpin Partai Konservatif dan menjadi perdana menteri Inggris yang baru. Pemungutan suara telah ditutup pada Senin 22 Juli 2019 pukul 16.00 GMT waktu setempat.
Pemenang pemilihan akan secara resmi mengambil alih jabatan perdana menteri dari Theresa May pada Rabu 24 Juli 2019 sore. PM Theresa May mengundurkan diri karena tidak berhasil mendapat dukungan parlemen untuk mengesahkan dokumen kesepakatan Brexit (pemisahan Inggris dari Uni Eropa) yang ia ajukan.
Johnson digambarkan sebagai calon kuat untuk menggantikan May. Beberapa jajak pendapat memperlihatkan ia mendapatkan dukungan hingga sekitar 70 persen. Sementara saingannya Menlu Jeremy Hunt hingga kini masih berada di bawahnya.
Baca juga: Demi Kursi PM Inggris, Boris Johnson Siap Bermesraan dengan Trump
Johnson, yang adalah mantan wali kota London, yang tahun lalu mengundurkan diri sebagai menteri luar negeri terkait rencana Brexit yang diusung May.
Ia akan mewarisi krisis politik menyangkut pemisahan Inggris dari Uni Eropa (EU). Menurut jadwal saat ini, Inggris akan keluar dari kelompok 28 negara Eropa itu pada 31 Oktober.
Johnson harus membujuk EU untuk memulai kembali perundingan soal kesepakatan Brexit karena, jika tidak, Inggris bisa mengalami ketidakpastian ekonomi jika pemisahan Inggris dari EU dilakukan secara tidak rapi.
Satu-satunya kesepakatan yang diajukan telah ditolak tiga kali oleh parlemen Inggris. Banyak anggota parlemen, termasuk anggota-anggota Partai Konservatif yang pro-EU, juga telah bertekad untuk menghadang Johnson mengeluarkan keanggotaan Inggris dari EU tanpa ada kesepakatan.
Baca juga: Penampakan Kapal Tanker Inggris Stena Imperio dengan Bendera Iran
Johnson tampaknya belum akan mengumumkan penunjukan menteri-menteri utama hingga Rabu ini. Namun, kemenangannya dalam pemilihan jabatan perdana menteri diperkirakan akan membuang beberapa anggota Partai Konservatif yang bermasalah.
Dua menteri muda sudah terlebih dahulu mundur terkait keinginan Johnson untuk meninggalkan EU tanpa pengaturan peralihan.
Menteri Keurangan Philip Hammond dan Menteri Kehakiman David Gauke, sama-sama sudah mengatakan bahwa mereka berencana mundur sebelum dipecat.
- Penulis :
- Widji Ananta
