Pantau - Ketua Komisi IV DPR Sudin mendorong Pemerintah menetapkan status wabah penyakit mulut (PMK) sebagai bencana nasional. Peningkatan status ini agar pengadaan vaksin menjadi optimal.
"Satu juta vaksin cukup buat apa? Se-Jawa Timur saja tidak cukup. Sudahlah, kita bilang ini sebagai bencana nasional, lapor ke Presiden, Bappenas, dan Kementerian Keuangan," kata Sudin dalam rapat kerja Komisi IV bersama Kementerian Pertanian, Kamis (2/6/2022).
Sudin menyampaikan permohonan itu melalui Kementerian Pertanian (Kementan). Sudin merasa kesal lantaran persediaan vaksin dalam menghadapi PMK hanya 1 juta.
"Padahal ada sekitar 18 juta populasi sapi yang perlu divaksinasi," ucap dia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Nasrullah menyampaikan pihaknya menyediakan 1 juta vaksin PMK. Pengadaan vaksin itu berasal dari revisi kegiatan di Kementan.
"Untuk sementara, kami menyediakan 1 juta vaksin yang ada di APBN dari revisi kegiatan-kegiatan," kata Nasrullah.
Nasrullah menambahkan, Kementan sebenarnya akan membeli 3 juta vaksin dari Prancis. Akan tetapi, menurut Sudin, belum ada kesepakatan antara Pemerintah Prancis dan Kementan mengenai pembelian vaksin tersebut.
"Kamu jangan bohongi saya. Prancis belum ada deal (kesepakatan) dengan you (kamu) untuk pembelian 3 juta vaksin. Sekarang jujur saja, kalau memang ini tidak bisa dibeli di Prancis, di Malaysia ada tidak? Ada. Di Vietnam ada tidak? ada. Australia pun siap membantu. Gitu loh maksud saya," jawab Sudin.
Di samping itu, Sudin juga meminta agar ke depannya pengadaan vaksin PMK tidak dijadikan sebagai ladang komersialisasi karena selain Kementan RI, saat ini, PT Biofarma diketahui telah melakukan penjajakan vaksin yang sama di Prancis.
"Anda kalah dengan Biofarma. Biofarma sudah berangkat ke Brazil. Sebelum Anda berangkat, dia sudah berangkat duluan. Jangan sampai vaksin PMK ini jadi komersial. Saya tidak mau. Kasihan rakyat yang sudah susah masak harus dibuat susah lagi," ujar dia.
Pada kesempatan yang sama, Sudin mengkritisi upaya Kementan yang belajar menangani PMK ke Brazil. Sudin menilai upaya tersebut sia-sia karena Pemerintah Brazil, sejak 50 tahun terakhir hingga saat ini, belum berhasil mengatasi PMK di negara mereka.
Menurutnya, Kementan lebih baik belajar menangani PMK pada Pemerintah Australia yang telah bebas dari wabah tersebut.
"Satu juta vaksin cukup buat apa? Se-Jawa Timur saja tidak cukup. Sudahlah, kita bilang ini sebagai bencana nasional, lapor ke Presiden, Bappenas, dan Kementerian Keuangan," kata Sudin dalam rapat kerja Komisi IV bersama Kementerian Pertanian, Kamis (2/6/2022).
Sudin menyampaikan permohonan itu melalui Kementerian Pertanian (Kementan). Sudin merasa kesal lantaran persediaan vaksin dalam menghadapi PMK hanya 1 juta.
"Padahal ada sekitar 18 juta populasi sapi yang perlu divaksinasi," ucap dia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Nasrullah menyampaikan pihaknya menyediakan 1 juta vaksin PMK. Pengadaan vaksin itu berasal dari revisi kegiatan di Kementan.
"Untuk sementara, kami menyediakan 1 juta vaksin yang ada di APBN dari revisi kegiatan-kegiatan," kata Nasrullah.
Nasrullah menambahkan, Kementan sebenarnya akan membeli 3 juta vaksin dari Prancis. Akan tetapi, menurut Sudin, belum ada kesepakatan antara Pemerintah Prancis dan Kementan mengenai pembelian vaksin tersebut.
"Kamu jangan bohongi saya. Prancis belum ada deal (kesepakatan) dengan you (kamu) untuk pembelian 3 juta vaksin. Sekarang jujur saja, kalau memang ini tidak bisa dibeli di Prancis, di Malaysia ada tidak? Ada. Di Vietnam ada tidak? ada. Australia pun siap membantu. Gitu loh maksud saya," jawab Sudin.
Di samping itu, Sudin juga meminta agar ke depannya pengadaan vaksin PMK tidak dijadikan sebagai ladang komersialisasi karena selain Kementan RI, saat ini, PT Biofarma diketahui telah melakukan penjajakan vaksin yang sama di Prancis.
"Anda kalah dengan Biofarma. Biofarma sudah berangkat ke Brazil. Sebelum Anda berangkat, dia sudah berangkat duluan. Jangan sampai vaksin PMK ini jadi komersial. Saya tidak mau. Kasihan rakyat yang sudah susah masak harus dibuat susah lagi," ujar dia.
Pada kesempatan yang sama, Sudin mengkritisi upaya Kementan yang belajar menangani PMK ke Brazil. Sudin menilai upaya tersebut sia-sia karena Pemerintah Brazil, sejak 50 tahun terakhir hingga saat ini, belum berhasil mengatasi PMK di negara mereka.
Menurutnya, Kementan lebih baik belajar menangani PMK pada Pemerintah Australia yang telah bebas dari wabah tersebut.
#wabah PMK#Sudin#kesehatan hewan#Kementerian Pertanian#Komisi IV DPR#Kementan#penyakit mulut dan kulit#UU Wabah Penyakit Menular
- Penulis :
- Muhammad Rodhi
