Pantau - Tradisi paling terkenal ketika Lebaran tiba adalah halal bihalal. Tapi, tahukah anda jika tradisi ini justru mulanya sarat akan kepentingan politik.
Kala itu, situasi politik dalam negeri begitu memanas pada 1948. Pasalnya, para elite berseteru akibat perbedaan aliran politik pada era kabinet parlementer serta munculnya pemberontakan.
Di saat bersamaan, Belanda juga sedang bernafsu untuk menjajah kembali Indonesia. Hal ini membuat Presiden Soekarno khawatir akan terjadinya disintergarsi bangsa.
Kondisi ini membuat Bung Karno memutar otak agar bisa menciptakan rekonsiliasi dan mencegah perpecahan.
Baca Juga: Masjid Al Jabbar Bandung Dipadati Ribuan Jemaah Salat Idul Fitri 1444 Hijriah
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bung Karno adalah mengundang para elite politik untuk bertemu di Istana Kepresidenan yang saat itu bertempat di Gedung Agung, Yogyakarta. Sayangnya, usaha ini gagal, tak satu pun tokoh memenuhi undangan Bung Karno.
Ia pun kemudian mengundang Rais Am Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Wahab Hasbullah untuk berembuk mengenai situasi politik di Indonesia. Kepada Bung Karno, ia mengusulkan adanya acara silaturahmi nasional untuk mempertemukan para elite bangsa.
Bung Karno tak langsung menerima usulan itu, karena menganggap diksi silaturahmi terlalu umum. KH Wahab kemudian mengusulkan nama 'halal bihalal' untuk pertemuan para elite bangsa itu.
Menurut KH Wahab, keengganan para elite politik untuk bersatu karena mereka masih saling menyalahkan satu sama lain. Padahal, saling menyalahkan merupakan perbuatan dosa yang haram dilakukan.
Baca Juga: Jokowi-Ganjar Tiba di Masjid Sheikh Zayed untuk Salat Id
Untuk menghapus dosa yang tergolong haram, KH Wahab menyebut perlu dihalalkan dengan cara duduk bersama dan saling memaafkan satu sama lain sehingga perbuatan tersebut menjadi halal.
tergolong haram, KH Wahab menyebut perlu dihalalkan dengan cara duduk bersama dan saling memaafkan satu sama lain sehingga perbuatan tersebut menjadi halal.
Usulan penggunaan istilah 'halal bihalal' itu pun langsung disetujui oleh Bung Karno. Hasilnya, para elite bangsa berkumpul dan duduk satu meja dalam bingkai halal bihalal ketika Lebaran 1948.
Tradisi ini pun terus berlanjut hingga saat ini. Tidak hanya untuk elite politik, kegiatan halal bihalal kini digelar oleh seluruh lapisan masyarakat untuk bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan.
Kala itu, situasi politik dalam negeri begitu memanas pada 1948. Pasalnya, para elite berseteru akibat perbedaan aliran politik pada era kabinet parlementer serta munculnya pemberontakan.
Di saat bersamaan, Belanda juga sedang bernafsu untuk menjajah kembali Indonesia. Hal ini membuat Presiden Soekarno khawatir akan terjadinya disintergarsi bangsa.
Kondisi ini membuat Bung Karno memutar otak agar bisa menciptakan rekonsiliasi dan mencegah perpecahan.
Baca Juga: Masjid Al Jabbar Bandung Dipadati Ribuan Jemaah Salat Idul Fitri 1444 Hijriah
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bung Karno adalah mengundang para elite politik untuk bertemu di Istana Kepresidenan yang saat itu bertempat di Gedung Agung, Yogyakarta. Sayangnya, usaha ini gagal, tak satu pun tokoh memenuhi undangan Bung Karno.
Ia pun kemudian mengundang Rais Am Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Wahab Hasbullah untuk berembuk mengenai situasi politik di Indonesia. Kepada Bung Karno, ia mengusulkan adanya acara silaturahmi nasional untuk mempertemukan para elite bangsa.
Bung Karno tak langsung menerima usulan itu, karena menganggap diksi silaturahmi terlalu umum. KH Wahab kemudian mengusulkan nama 'halal bihalal' untuk pertemuan para elite bangsa itu.
Menurut KH Wahab, keengganan para elite politik untuk bersatu karena mereka masih saling menyalahkan satu sama lain. Padahal, saling menyalahkan merupakan perbuatan dosa yang haram dilakukan.
Baca Juga: Jokowi-Ganjar Tiba di Masjid Sheikh Zayed untuk Salat Id
Untuk menghapus dosa yang tergolong haram, KH Wahab menyebut perlu dihalalkan dengan cara duduk bersama dan saling memaafkan satu sama lain sehingga perbuatan tersebut menjadi halal.
tergolong haram, KH Wahab menyebut perlu dihalalkan dengan cara duduk bersama dan saling memaafkan satu sama lain sehingga perbuatan tersebut menjadi halal.
Usulan penggunaan istilah 'halal bihalal' itu pun langsung disetujui oleh Bung Karno. Hasilnya, para elite bangsa berkumpul dan duduk satu meja dalam bingkai halal bihalal ketika Lebaran 1948.
Tradisi ini pun terus berlanjut hingga saat ini. Tidak hanya untuk elite politik, kegiatan halal bihalal kini digelar oleh seluruh lapisan masyarakat untuk bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan.
- Penulis :
- Aditya Andreas
