Pantau.com - San Francisco, salah satu kota yang sedang berkembang menjadi pusat teknologi, diperkirakan akan melarang lembaga-lembaga pemerintahan AS untuk menggunakan teknologi pengenal wajah.
Baca juga: Guys, Sekarang Kita Bisa Lihat Menu Restoran Via Google Maps Lho
Sebuah dekrit yang berasal dari dewan kota, Stop Secret Surveillance Ordinance, akan melarang lembaga pemerintahan termasuk polisi, untuk menggunakan teknologi pengenal wajah.
Dilansir dari The Guardian dan Slate, aturan pelarangan tersebut disahkan dnegan suara bulat pada pemungutan suara Senin 6 Mei 2019 waktu setempat. Aturan itu akan masuk ke dewan pengawas San Francisco pada pemungutan suara terakhir 14 Mei.
Salah satu anggita dewan pengawas Aaron Peskin, yang memperkenalkan dekrit tersebut, mengatakan aturan tersebut hadir menyusul kekhawatiran akurasi teknologi dan menghentikan budaya mengintai.
"Kami semua ingin kebijakan masyarakat yang baik. Tapi, kami tidak ingin hidup dalam pengawasan polisi," kata Peskin.
Teknologi pengenal wajah digunakan secara luas mulai dari media sosial Facebook, bandara, stadion hingga pusat perbelanjaan untuk mengenali pencuri.
Warga San Francisco berada dalam situasi kelebihan pengawasan. Mereka khawatir alat pengawasan seperti teknologi pengenal wajah digunakan untuk membuat profil masyarakat.
Proposal pelarangan teknologi pengenal wajah juga sedang dikaji di Oakland pada akhir April.
Sebuah studi dari MT pada awal 2019 menemukan sistem pengenal wajah buatan Amazon, Rekognition, keliru mengidentifikasi perempuan berkulit gelap sebagai laki-laki, sebanyak 31 persen. Di sisi lain, sistem tidak bermasalah ketika mengenali laki-laki berkulit putih.
Baca juga: Terungkap Misteri Hilangnya Unggahan Akun Gojek
Kesalahan identifikasi seperti itu menimbulkan kekhawatiran polisi dapat menangkap orang yang salah karena basis data yang tidak tepat. Basis data untuk pengenal wajah biasanya berasal dari pas foto seseorang.
Dekrit tersebut akan berlaku dalam cakupan yang luas, termasuk pembaca plat kendaraan dan pendeteksi tembakan. Intitusi perkotaan akan diminta untuk membuka inventaris mereka tentang teknologi pengawasan untuk dimintai persetujuan dari dewan dalam waktu 120 hari.
- Penulis :
- Gilang
