Pantau.com - Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK yang mengklaim sebagai konsorsium gerakan masyarakat sipil antikorupsi melaporkan sejumlah Menteri dan Kepala daerah terkait korupsi.
PNPK melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Kami melaporkan dua kasus besar yang pertama, yang paling aktual itu adalah soal pandemi, pandemi itu korupsinya bukan soal PCR tapi juga vaksin, tapi juga soal APD dan lain-lain. Nah ini di buku yang sudah dibuat oleh saudara Gede Suryana," kata Presidium PNPK Adhie Massardi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).
Laporan itu disampaikan Adhie untuk mencegah praktik black campaign atau kampanye hitam jelang Pemilu 2024.
"Agar tahu ini dibersihkan, kalau memang bersalah segera ditangkap, kalau tidak, dinyatakan clear, sehingga ke depan nanti dalam konstentasi elektroral itu tidak ada lagi kampanye hitam masalah ini, ini harus dibuka," ujar Adhie.
Ganjar Pranowo diduga terlibat dalam korupsi e-KTP. Mantan Juru Bicara Gus Dur (alm) itu menilai KPK seharusnya dapat menuntaskan semua dugaan tersebut.
"Nah kami berharap dari kasus-kasus ini, sehingga ada sejumlah nama di dalamnya yang kami laporkan itu, contoh misalnya kandidat-kandidat yang ramai sekarang ini di pilpres pertama soal Ganjar Pranowo, apakah benar dia terlibat e-KTP atau tidak, kan ini harus dibahas juga," katanya.
"Kami percaya pada KPK pimpinan Pak Firli ini karena sumber korupsi yang dalam persepsi kami ini ternyata sama dengan apa yang dikenal oleh KPK yaitu soal Presidential Threshold, jadi Presidential Threshold ini sumber dari segala macam korupsi di negeri ini. dan KPK Sekarang mau masuk ke arah itu," tambahnya.
Belum ada penjelasan resmi dari pihak-pihak yang dilaporkan oleh Adhie dan kawan-kawan. (KRI)
- Penulis :
- Tim Pantau.com
