Pantau.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyanggupi lembaganya rnuntuk pindah ke ibu kota negara (IKN) yang berlokasi di Kalimantan rnTimur.
"Kami tidak pernah berkeberatan pindah, hal yang rnmendasari yaitu peran kami sebagai aparatur sipil negara (ASN)," kata rnFirli di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu.
Firli rnmenyampaikan hal tersebut saat pernyataan pers bersama Menteri rnPerencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa rnyang datang ke KPK untuk melakukan koordinasi dalam perencanaan dan rnpembangunan IKN.
"ASN sebagai pelaksana kebijakan, ASN rnsebagai pemberi pelayanan publik, ASN perekat kesatuan dan persatuan rnbangsa dan negara. Di mana pun KPK berada, tiga hal tersebut harus rndimainkan dan UU 19/2019 menyebut KPK berkedudukan di ibu kota negara rnini yang harus dilaksanakan," kata Firli.
Dalam pengawasan rnperencanaan dan pembangunan IKN, menurut Firli, KPK ingin melakukan rnsejumlah hal. Hal pertama yang dilakukan adalah sinergi dengan sejumlah rnkementerian dan lembaga yang terkait IKN, seperti Kementerian rnPPN/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan rnNasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, rnKementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, rnKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan rndan Kementerian Perhubungan.
Kedua, koordinasi penyiapan lahan maupun pembangunan infrastruktur terkait dengan tata kelola pemerintahan.
rn Ketiga, pendampingan persiapan dan perencanaan khususnya untuk programrn pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya melalui Strategi rnNasional (Stranas) Pencegahan Korupsi.
"Kami juga membuka aplikasi Jaga IKN agar masyarakat turut serta dalam pencegahan korupsi di IKN," kata Firli.
rn Sementara itu, Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pembangunan IKN demi rnmendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
rn"Pemerintah ingin membuka peluang produktivitas tinggi di area-area barurn sehingga pembangunan IKN tidak hanya untuk IKN, tetapi termasuk juga rnpembangunan daerah Kalimantan dan kawasan timur Indonesia dan posisi iburn kota pada saatnya menjadi triangle dengan Balikpapan dan Samarinda," ungkap Suharso.
IKN, menurut Suharso, direncanakan menjawab kebutuhan masa depan terkait net zero emission.
"Pada tahun 2060 Indonesia mencanangkan net zero emission dan tidak hanya sekadar pindah ibu kota, tetapi cara kerja baru dikenalkan di sana," kata Suharso.
Menurut Suharso, luas wilayah yang akan dibangun sebagai IKN adalah seluas 256.000 hektare.
- Penulis :
- Iqbal Firdaus
