Pantau - Mohammad Taufik masih mempertanyakan alasan pemecatannya dari Partai Gerindra. Menurutnya, alasan pemecatan oleh Mahkamah Kehormatan Partai, mengada-ada.
Taufik mengungkapkan salah satu alasannya dipecat adalah karena tidak bisa memenangkan Prabowo Subianto di DKI Jakarta pada Pilpres 2019 lalu.
Mantan Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra itu menilai alasan tersebut tidak masuk akal.
"Mesti rasional dong. Masa karena pilpres kalah, terus cuma saya doang (dipecat)," ujar Taufik, Rabu (8/6/2022).
Begitu juga soal loyalitas, yang menjadi alasan pemecatannya. Sejak 2008 menjadi kader Gerindra, Taufik menegaskan telah membuktikan diri loyal terhadap partai. "Makanya mesti ditanya ke mereka, ukuran loyalitas itu apa," ujarnya.
Meski begitu, Taufik tetap meminta maaf jika selama menjadi kader Gerindra, dianggap tidak sesuai ekspektasi. "Saya minta maaf apa yang saya lakukan tidak sesuai ekspektasi (gagal memenangkan Prabowo)," ujarnya.
Sebelumnya, sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra pada hari Selasa memutuskan memecat M. Taufik sebagai kader Partai Gerindra karena telah melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
"Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra, ada lima orang sepakat memutuskan memecat saudara M.Taufik sebagai kader Partai Gerindra mulai keputusan ini disampaikan hari ini," kata Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Wihadi Wiyanto di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Ia menjelaskan bahwa sikap hukum MKP Gerindra terhadap Taufik bukan hanya karena adanya perbuatan dan pernyataan yang bersangkutan beberapa waktu lalu. Namun, ada rangkaian proses yang cukup panjang dari akumulasi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.
"Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra untuk memberhentikan dan mencabut keanggotaan atas nama M. Taufik," ujarnya.
Pengawasan dan penilaian terhadap kinerja M. Taufik, kata dia, dimulai saat Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sampai saat ini, misalnya yang bersangkutan saat itu sebagai unsur pimpinan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, gagal dalam menjalankan amanah partai.
Menurut dia, M. Taufik gagal dalam menjalankan amanah partai terkait dengan kalahnya perolehan suara pasangan Prabowo-Sandi di DKI Jakarta pada Pilpres 2019.
Taufik mengungkapkan salah satu alasannya dipecat adalah karena tidak bisa memenangkan Prabowo Subianto di DKI Jakarta pada Pilpres 2019 lalu.
Mantan Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra itu menilai alasan tersebut tidak masuk akal.
"Mesti rasional dong. Masa karena pilpres kalah, terus cuma saya doang (dipecat)," ujar Taufik, Rabu (8/6/2022).
Begitu juga soal loyalitas, yang menjadi alasan pemecatannya. Sejak 2008 menjadi kader Gerindra, Taufik menegaskan telah membuktikan diri loyal terhadap partai. "Makanya mesti ditanya ke mereka, ukuran loyalitas itu apa," ujarnya.
Meski begitu, Taufik tetap meminta maaf jika selama menjadi kader Gerindra, dianggap tidak sesuai ekspektasi. "Saya minta maaf apa yang saya lakukan tidak sesuai ekspektasi (gagal memenangkan Prabowo)," ujarnya.
Sebelumnya, sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra pada hari Selasa memutuskan memecat M. Taufik sebagai kader Partai Gerindra karena telah melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
"Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra, ada lima orang sepakat memutuskan memecat saudara M.Taufik sebagai kader Partai Gerindra mulai keputusan ini disampaikan hari ini," kata Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Wihadi Wiyanto di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Ia menjelaskan bahwa sikap hukum MKP Gerindra terhadap Taufik bukan hanya karena adanya perbuatan dan pernyataan yang bersangkutan beberapa waktu lalu. Namun, ada rangkaian proses yang cukup panjang dari akumulasi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.
"Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra untuk memberhentikan dan mencabut keanggotaan atas nama M. Taufik," ujarnya.
Pengawasan dan penilaian terhadap kinerja M. Taufik, kata dia, dimulai saat Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sampai saat ini, misalnya yang bersangkutan saat itu sebagai unsur pimpinan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, gagal dalam menjalankan amanah partai.
Menurut dia, M. Taufik gagal dalam menjalankan amanah partai terkait dengan kalahnya perolehan suara pasangan Prabowo-Sandi di DKI Jakarta pada Pilpres 2019.
- Penulis :
- Aries Setiawan
