Pantau - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Muhammad Taufik makin terlihat 'mesra' dengan Partai Nasdem.
Teranyar, M Taufik bersama Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Aceh, Taufiqulhadi, menyambangi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, Selasa (21/6/2022).
Peristiwa tersebut makin menguatkan sinyal soal kabar bahwa M Taufik akan segera bergabung ke partai pimpinan Surya Paloh itu.
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya tidak memikirkan kabar soal M Taufik, termasuk soal rencana kepindahannya ke Nasdem.
"Saya enggak terlalu mengikuti di media. Namun itu adalah hak bersangkutan untuk mengikuti kegiatan mana saja, dan kita tidak dalam memikirkan itu," ujar Dasco di gedung DPRD, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2022).
Saat ini, kata Dasco, fokus Gerindra adalah mempersiapkan langkah dan strategi untuk perhelatan Pemilu 2024. Bukan memikirkan yang lain, apalagi soal M Taufik.
"Gerindra lebih banyak memikirkan hal-hal yang besar. Ini persiapan menghadapi pileg dan pilpres yang kami utamakan," tegasnya.
Rekomendasi pemecatan M Taufik
Sebelumnya, sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra memutuskan memecat M. Taufik sebagai kader Partai Gerindra karena telah melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
"Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra, ada lima orang sepakat memutuskan memecat saudara M.Taufik sebagai kader Partai Gerindra mulai keputusan ini disampaikan hari ini," kata Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Wihadi Wiyanto di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Ia menjelaskan bahwa sikap hukum MKP Gerindra terhadap Taufik bukan hanya karena adanya perbuatan dan pernyataan yang bersangkutan beberapa waktu lalu. Namun, ada rangkaian proses yang cukup panjang dari akumulasi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.
"Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra untuk memberhentikan dan mencabut keanggotaan atas nama M. Taufik," ujarnya.
Pengawasan dan penilaian terhadap kinerja M. Taufik, kata dia, dimulai saat Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sampai saat ini, misalnya yang bersangkutan saat itu sebagai unsur pimpinan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, gagal dalam menjalankan amanah partai.
Menurut dia, M. Taufik gagal dalam menjalankan amanah partai terkait dengan kalahnya perolehan suara pasangan Prabowo-Sandi di DKI Jakarta pada Pilpres 2019.
Teranyar, M Taufik bersama Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Aceh, Taufiqulhadi, menyambangi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, Selasa (21/6/2022).
Peristiwa tersebut makin menguatkan sinyal soal kabar bahwa M Taufik akan segera bergabung ke partai pimpinan Surya Paloh itu.
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya tidak memikirkan kabar soal M Taufik, termasuk soal rencana kepindahannya ke Nasdem.
"Saya enggak terlalu mengikuti di media. Namun itu adalah hak bersangkutan untuk mengikuti kegiatan mana saja, dan kita tidak dalam memikirkan itu," ujar Dasco di gedung DPRD, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2022).
Saat ini, kata Dasco, fokus Gerindra adalah mempersiapkan langkah dan strategi untuk perhelatan Pemilu 2024. Bukan memikirkan yang lain, apalagi soal M Taufik.
"Gerindra lebih banyak memikirkan hal-hal yang besar. Ini persiapan menghadapi pileg dan pilpres yang kami utamakan," tegasnya.
Rekomendasi pemecatan M Taufik
Sebelumnya, sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra memutuskan memecat M. Taufik sebagai kader Partai Gerindra karena telah melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
"Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra, ada lima orang sepakat memutuskan memecat saudara M.Taufik sebagai kader Partai Gerindra mulai keputusan ini disampaikan hari ini," kata Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Wihadi Wiyanto di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Ia menjelaskan bahwa sikap hukum MKP Gerindra terhadap Taufik bukan hanya karena adanya perbuatan dan pernyataan yang bersangkutan beberapa waktu lalu. Namun, ada rangkaian proses yang cukup panjang dari akumulasi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.
"Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra untuk memberhentikan dan mencabut keanggotaan atas nama M. Taufik," ujarnya.
Pengawasan dan penilaian terhadap kinerja M. Taufik, kata dia, dimulai saat Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sampai saat ini, misalnya yang bersangkutan saat itu sebagai unsur pimpinan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, gagal dalam menjalankan amanah partai.
Menurut dia, M. Taufik gagal dalam menjalankan amanah partai terkait dengan kalahnya perolehan suara pasangan Prabowo-Sandi di DKI Jakarta pada Pilpres 2019.
- Penulis :
- Aries Setiawan
