
Pantau - Warganet @bungicank menguak borok lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang kini viral, lantaran adanya dugaan penggelapan dana umat oleh petinggi ACT dan mengalir dalam aksi teroris.
Sebagai mana diketahui, Presiden ACT diduga memperoleh gaji Rp 250 juta setiap bulan, sementara posisi Senior Vice President digaji Rp 200 juta per bulan, Vice President Rp 80 juta, dan Direktur Esekutif menerima gaji Rp 50 juta.
Bukan hanya gaji yang fantastis, Presiden ACT saat melaksanakan tugasnya difasilitasi tiga kendaraan mewah seperti Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, dan Honda CRV. Hal itu diakui Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar.
"Jadi kalau pertanyaan apa sempat berlaku (gaji Rp 250 juta), kami sempat memberlakukan di Januari 2021 tapi tidak berlaku permanen," kata Ibnu dalam konferensi pers di kantor ACT, Menara 165, Jakarta Selatan pada Senin, 4 Juli 2022.
Namun mirisnya ACT melakukan pemotongan gaji karyawan hingga 50-70 persen juga macetnya sejumlah program. Saat kondisi keuangan perusahaan diduga sedang limbung sejak akhir tahun lalu karena dugaan penyelewengan dana.
"September 2021, kondisi filantropi menurun secara signifikan, sehingga kami meminta seluruh karyawan untuk berlapang dada mengurangi gaji karyawan," ujar dia.
Menurut Ibnu, untuk pimpinan tidak dikenal gaji, melainkan biaya operasional. Kata dia, biaya operasional tersebut berubah-ubah dan juga bergantung jumlah donasi yang masuk.
Warganet Pengungkap Fakta Aksi ACT Berbau Teroris
Pemaparan Ibnu berbanding terbalik dengan cuitan warganet @bungicank yang paparkan teman sekolahnya eks anak presiden ACT, di bangku sekolah di MI SDIT Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan.
Ihksan Ali memuat pengalamannya sering dicekoki doktrin tayangan pembunuhan dan perang di Palestina yang tak pantas diterima.
Berikut informasi yang dibeberkan seorang warganet di akun Twitter @bungicank;
"Dulu semasa saya SD, setiap tahun kami murid SD tersebut selalu di cekoki tayangan-tayangan video sadis pembunuhan atau perang yang terjadi di Palestina, kami juga di dengar"
"Kami dipaksa membenci dan mencintai sesuatu yg kami tidak ketahui secara persis. Kami di perkenalkan dengan tokoh Palestina yg bernama osama bin Laden, dan kami pada saat itu menganggap bahwa osama adalah seorang pahlawan yg patut dicintai"
"Sekarang saya baru sadar, bahwa orang yg dulu saya anggap pahlawan adalah seorang pimpinan al-qaeda, yg bertanggung jawab langsung atas serangan 11 September 2011, yang menghancurkan menara kembar World Trade Center di New York, Amerika Serikat (AS)."
"Kalo media mau mentelusuri, silahkan telusuri orang tua murid-orang tua murid yg pernah bersekolah di SD saya tersebut, banyak dari mereka yg merupakan simpul-simpul terorisme, ada salah satu orang tua teman seangkatan saya yg ditangkap tim Densus 88"
"Ini adalah sebuah pola, antara sekolah saya, ACT, partai politik oposisi pemerintah, dan organisasi-organisasi ekstrimis,"
"Coba cek aliran dana nya ke salah satu partai oposisi pemerintah, coba cek aliran dana nya ke orang-orang yg menggerakkan aksi demonstrasi besar-besaran yg mengatasnamakan Islam, coba cek aliran dana ke organisasi hamas (Palestina)"
"Setiap tahun di sekolah tersebut para murid diberikan sebuah celengan milik ACT, dan kami disuruh menabung di celengan tersebut, dan setiap celengan tersebut sudah terisi penuh, kami memberikan nya ke pihak sekolah untuk kemudian diberikan kempali ke pihak ACT,"
"Aksi cepat tilap ahahaha, gaya hidup bos-bos ACT yg disoroti tempo ini memang benar adanya. Teman saya sendiri, sii anak dari presiden ACT melalui postingan-postingan di media sosial nya sangat sering pergi keluar negri, duit dari mana? Hmmm,"
Warganet tersebut juga mejelaskan sistem pendanaan yang diperoleh ACT sebesar Rp 4 Miliar dalam setahun digunakan untuk partai politik dan organiasi ekstrimis.
"Presiden ACT ini rumah nya di sekitar daerah sawah lama, ciputat, tangerang selatan, berdampingan dengan rumah saudara nya yg juga salah seorang anggota DPR RI 4 periode dari partai yang sekarang menjadi oposisi pemerintah"
"Jujur saya tidak percaya komisi VIII DPR dalam kasus ini, sebab backingan ACT ada didalam komisi tersebut yg berinisial JJ #AksiCepatTilep #aksicepattanggap"
PPATK Buka Aliran Dana ACT
Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi adanya transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme oleh lembaga kemanusiaan ACT (Aksi Cepat Tanggap).
“Transaksi mengindikasikan demikian (untuk aktivitas terorisme), dugaan aktivitas terlarang,” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana saat dihubungi wartawan pada Senin, 4 Juli 2022.
Menurut Ivan, PPATK menemukan sejumlah transaksi yang diduga disalahgunakan dananya oleh pengelola ACT. Salah satunya, kata dia, dana yayasan digunakan untuk kepentingan pribadi para petinggi atau pimpinannya.
“Ya indikasi kepentingan pribadi,” ujarnya.
Namun demikian, Ivan mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman lagi terhadap sejumlah temuan atau indikasi penyalahgunaan pengelolaan dana oleh ACT. Bahkan, sejumlah temuan tersebut sudah diserahkan juga kepada aparat penegak hukum seperti Densus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“Ya Densus dan BNPT. Sudah kami serahkan hasil analisisnya kepada aparat penegak hukum sejak lama. Proses masih kami lakukan, perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait,” ujarnya.
Sebagai mana diketahui, Presiden ACT diduga memperoleh gaji Rp 250 juta setiap bulan, sementara posisi Senior Vice President digaji Rp 200 juta per bulan, Vice President Rp 80 juta, dan Direktur Esekutif menerima gaji Rp 50 juta.
Bukan hanya gaji yang fantastis, Presiden ACT saat melaksanakan tugasnya difasilitasi tiga kendaraan mewah seperti Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, dan Honda CRV. Hal itu diakui Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar.
"Jadi kalau pertanyaan apa sempat berlaku (gaji Rp 250 juta), kami sempat memberlakukan di Januari 2021 tapi tidak berlaku permanen," kata Ibnu dalam konferensi pers di kantor ACT, Menara 165, Jakarta Selatan pada Senin, 4 Juli 2022.
Namun mirisnya ACT melakukan pemotongan gaji karyawan hingga 50-70 persen juga macetnya sejumlah program. Saat kondisi keuangan perusahaan diduga sedang limbung sejak akhir tahun lalu karena dugaan penyelewengan dana.
"September 2021, kondisi filantropi menurun secara signifikan, sehingga kami meminta seluruh karyawan untuk berlapang dada mengurangi gaji karyawan," ujar dia.
Menurut Ibnu, untuk pimpinan tidak dikenal gaji, melainkan biaya operasional. Kata dia, biaya operasional tersebut berubah-ubah dan juga bergantung jumlah donasi yang masuk.
Warganet Pengungkap Fakta Aksi ACT Berbau Teroris
Pemaparan Ibnu berbanding terbalik dengan cuitan warganet @bungicank yang paparkan teman sekolahnya eks anak presiden ACT, di bangku sekolah di MI SDIT Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan.
Ihksan Ali memuat pengalamannya sering dicekoki doktrin tayangan pembunuhan dan perang di Palestina yang tak pantas diterima.
Berikut informasi yang dibeberkan seorang warganet di akun Twitter @bungicank;
"Dulu semasa saya SD, setiap tahun kami murid SD tersebut selalu di cekoki tayangan-tayangan video sadis pembunuhan atau perang yang terjadi di Palestina, kami juga di dengar"
"Kami dipaksa membenci dan mencintai sesuatu yg kami tidak ketahui secara persis. Kami di perkenalkan dengan tokoh Palestina yg bernama osama bin Laden, dan kami pada saat itu menganggap bahwa osama adalah seorang pahlawan yg patut dicintai"
"Sekarang saya baru sadar, bahwa orang yg dulu saya anggap pahlawan adalah seorang pimpinan al-qaeda, yg bertanggung jawab langsung atas serangan 11 September 2011, yang menghancurkan menara kembar World Trade Center di New York, Amerika Serikat (AS)."
"Kalo media mau mentelusuri, silahkan telusuri orang tua murid-orang tua murid yg pernah bersekolah di SD saya tersebut, banyak dari mereka yg merupakan simpul-simpul terorisme, ada salah satu orang tua teman seangkatan saya yg ditangkap tim Densus 88"
"Ini adalah sebuah pola, antara sekolah saya, ACT, partai politik oposisi pemerintah, dan organisasi-organisasi ekstrimis,"
"Coba cek aliran dana nya ke salah satu partai oposisi pemerintah, coba cek aliran dana nya ke orang-orang yg menggerakkan aksi demonstrasi besar-besaran yg mengatasnamakan Islam, coba cek aliran dana ke organisasi hamas (Palestina)"
"Setiap tahun di sekolah tersebut para murid diberikan sebuah celengan milik ACT, dan kami disuruh menabung di celengan tersebut, dan setiap celengan tersebut sudah terisi penuh, kami memberikan nya ke pihak sekolah untuk kemudian diberikan kempali ke pihak ACT,"
"Aksi cepat tilap ahahaha, gaya hidup bos-bos ACT yg disoroti tempo ini memang benar adanya. Teman saya sendiri, sii anak dari presiden ACT melalui postingan-postingan di media sosial nya sangat sering pergi keluar negri, duit dari mana? Hmmm,"
Warganet tersebut juga mejelaskan sistem pendanaan yang diperoleh ACT sebesar Rp 4 Miliar dalam setahun digunakan untuk partai politik dan organiasi ekstrimis.
"Presiden ACT ini rumah nya di sekitar daerah sawah lama, ciputat, tangerang selatan, berdampingan dengan rumah saudara nya yg juga salah seorang anggota DPR RI 4 periode dari partai yang sekarang menjadi oposisi pemerintah"
"Jujur saya tidak percaya komisi VIII DPR dalam kasus ini, sebab backingan ACT ada didalam komisi tersebut yg berinisial JJ #AksiCepatTilep #aksicepattanggap"
PPATK Buka Aliran Dana ACT
Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi adanya transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme oleh lembaga kemanusiaan ACT (Aksi Cepat Tanggap).
“Transaksi mengindikasikan demikian (untuk aktivitas terorisme), dugaan aktivitas terlarang,” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana saat dihubungi wartawan pada Senin, 4 Juli 2022.
Menurut Ivan, PPATK menemukan sejumlah transaksi yang diduga disalahgunakan dananya oleh pengelola ACT. Salah satunya, kata dia, dana yayasan digunakan untuk kepentingan pribadi para petinggi atau pimpinannya.
“Ya indikasi kepentingan pribadi,” ujarnya.
Namun demikian, Ivan mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman lagi terhadap sejumlah temuan atau indikasi penyalahgunaan pengelolaan dana oleh ACT. Bahkan, sejumlah temuan tersebut sudah diserahkan juga kepada aparat penegak hukum seperti Densus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“Ya Densus dan BNPT. Sudah kami serahkan hasil analisisnya kepada aparat penegak hukum sejak lama. Proses masih kami lakukan, perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait,” ujarnya.
- Penulis :
- Desi Wahyuni