Pantau.com - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menelusuri dugaan mahar politik yang diduga dilakukan Sandiaga Uno untuk memuluskan jalan menjadi cawapres Prabowo Subianto.
"Saya kira terkait hal ini Bawaslu bisa mengambil langkah-langkah, tidak perlu didahului pelaporan. Karena informasi publiknya sudah cukup," ucap Johnny di sela-sela acara workshop pelatihan juru bicara Jokowi-Ma'ruf di Hotel Oria, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018).
Baca juga: JK Akan Jadi Ketua Dewan Penasihat Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf
Ia menilai setiap peserta Pemilu wajib mentaati aturan jika memang benar dirinya bersalah. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 228 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur kodefikasi terkait biaya-biaya yang berhubungan dengan pemilihan umum.
"Sepenuhnya menjadi domain Bawaslu, untuk kita serahkan pada Bawaslu. Apakah itu sesuai UU atau ada penyimpangan," tegasnya.
Sementara itu ditemui di tempat yang sama, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengamini pernyataan Johnny. Ia menilai memang hal tersebut merupakan domain Bawaslu untuk menelusuri, paling tidak mencari klarifikasi atas tudingan Wasekjen Demokrat Andi Arief yang menyebut Sandiaga telah memberikan dana Rp500 miliar kepada PKS dan PAN untuk memuluskan jalan menjadi cawapres.
Baca juga: Persiapan Debat Jadi Salah Satu Fokus Tim Pemenangan Prabowo-Sandi
"Bawaslu sebagai institusi yang diberi amanah menjaga martabat pemilu ini, mestinya bisa mem-follow up apa yang beredar dalam masyarakat," kata Raja.
Meski begitu, Raja menuturkan, belum berniat untuk melakukan pelaporan dugaan pelanggaran ini. Ia dan partainya saat ini fokus bagaimana memenangkan bakal pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
"So far saya belum berpikir untuk itu, artinya terserah publik aja, kalau mau pemilu yang lebih bermartabat ya Bawaslu harus segera mengklarifikasi," pungkasnya.
- Penulis :
- Adryan N
