
Pantau - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau semua pihak untuk menghentikan upaya penggunaan agama untuk kepentingan politik.
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Rahmat Hidayat Pulungan menilai penggunaan agama untuk kepentingan politik sesaat hanya akan merugikan bangsa dan negara. Pernyataan ini disampaikan menyikapi aksi yang dilakukan kelompok Persaudaraan Alumni 212.
"Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, setop politik identitas," ujar Rahmat Hidayat dalam keterangannya, Sabtu (5/11/2022).
Rahmat menegaskan politik identitas hanya akan merusak dan membuat dendam sesama anak bangsa. Politik identitas juga dinilai sebagai bentuk pembodohan kepada masyarakat.
"Kebersamaan akan membuat kita kuat sebagai bangsa," tegasnya.
Baca juga: Massa 411 Minta Jokowi Mundur, KSP: Tuntutannya Absurd, Tidak Nyambung
"Kita sebagai umat Islam harus ingat kaidah ushul fiqih yang selalu digunakan para ulama terdahulu kita yang sudah bersusah payah membangun republik ini. Dar'ul mafasid, muqoddamun ala jalbi al masalih, bahwa 'mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan'," ungkapnya.
"Maka mencegahnya adalah keharusan bagi kita semua," ucap Rahmat.
Respons PA 212
Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif menanggapi santai kritik PBNU itu. Menurutnya, PBNU kerap melancarkan kritik ketika pihaknya menggelar aksi massa.
"Kan dari dulu PBNU kalau kita yang aksi dibilangnya politik-politik begitu. Emang lagunya begitu dari dulu. Padahal NU sendiri yang selama ini bermain politik," ujar Slamet Ma'arif.
Slamet menjelaskan aksi massa yang dilakukan pihaknya semata karena kepentingan masyarakat untuk mengkritisi dan mengingatkan pemerintah.
Dalam aksinya, PA 212 fokus pada berbagai isu yang menyangkut kepentingan masyarakat seperti UU Omnibus Law, kenaikan harga BBM dan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat.
Menurutnya, politik identitas merupakan hal yang wajar dan lumrah. Dia mencontohkan sejumlah pihak yang sampai saat ini masih menggunakan politik identitas.
Baca juga: Peneliti Politik BRIN: Kekuatan Politik Islam Makin Pudar Akibat Isu Politik Identitas
"Kan tidak ada di negeri ini yang tidak pakai identitas. NU sendiri ke mana-mana bawanya Gus Dur. Identitas juga kan? PDIP dengan Sukarnonya, Demokrat dengan SBY-nya. Sah-sah saja," ucapnya.
"Jadi biarlah PBNU ngomong apa. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Kita tetap jadi kafilah saja, biar mereka jadi apanyalah, ya," ucap Slamet.
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Rahmat Hidayat Pulungan menilai penggunaan agama untuk kepentingan politik sesaat hanya akan merugikan bangsa dan negara. Pernyataan ini disampaikan menyikapi aksi yang dilakukan kelompok Persaudaraan Alumni 212.
"Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, setop politik identitas," ujar Rahmat Hidayat dalam keterangannya, Sabtu (5/11/2022).
Rahmat menegaskan politik identitas hanya akan merusak dan membuat dendam sesama anak bangsa. Politik identitas juga dinilai sebagai bentuk pembodohan kepada masyarakat.
"Kebersamaan akan membuat kita kuat sebagai bangsa," tegasnya.
Baca juga: Massa 411 Minta Jokowi Mundur, KSP: Tuntutannya Absurd, Tidak Nyambung
"Kita sebagai umat Islam harus ingat kaidah ushul fiqih yang selalu digunakan para ulama terdahulu kita yang sudah bersusah payah membangun republik ini. Dar'ul mafasid, muqoddamun ala jalbi al masalih, bahwa 'mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan'," ungkapnya.
"Maka mencegahnya adalah keharusan bagi kita semua," ucap Rahmat.
Respons PA 212
Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif menanggapi santai kritik PBNU itu. Menurutnya, PBNU kerap melancarkan kritik ketika pihaknya menggelar aksi massa.
"Kan dari dulu PBNU kalau kita yang aksi dibilangnya politik-politik begitu. Emang lagunya begitu dari dulu. Padahal NU sendiri yang selama ini bermain politik," ujar Slamet Ma'arif.
Slamet menjelaskan aksi massa yang dilakukan pihaknya semata karena kepentingan masyarakat untuk mengkritisi dan mengingatkan pemerintah.
Dalam aksinya, PA 212 fokus pada berbagai isu yang menyangkut kepentingan masyarakat seperti UU Omnibus Law, kenaikan harga BBM dan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat.
Menurutnya, politik identitas merupakan hal yang wajar dan lumrah. Dia mencontohkan sejumlah pihak yang sampai saat ini masih menggunakan politik identitas.
Baca juga: Peneliti Politik BRIN: Kekuatan Politik Islam Makin Pudar Akibat Isu Politik Identitas
"Kan tidak ada di negeri ini yang tidak pakai identitas. NU sendiri ke mana-mana bawanya Gus Dur. Identitas juga kan? PDIP dengan Sukarnonya, Demokrat dengan SBY-nya. Sah-sah saja," ucapnya.
"Jadi biarlah PBNU ngomong apa. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Kita tetap jadi kafilah saja, biar mereka jadi apanyalah, ya," ucap Slamet.
- Penulis :
- Aries Setiawan