Pantau - DPR RI telah menggelar rapat paripurna dengan agenda tunggal pengesahan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI, Selasa (13/12/2022).
Rang rapat paripurna DPR RI yang biasanya dipenuhi oleh anggota dewan, tampak sangat sepi. Menurut absensi kehadiran, hanya 21 orang yang hadir secara fisik dalam ruang rapat tersebut. Sementara itu, 335 anggota lainnya hadir secara daring.
Peristiwa ini juga pernah terjadi ketika rapat paripurna pengesahan RKUHP menjadi Undang-Undang pada Selasa (6/12/2022) pekan lalu. Kala itu, anggota dewan yang hadir di ruang rapat paripurna hanya 18 orang.
Hal ini tentunya menjadi sorotan tajam, mengingat pengesahan RKUHP mendapat penolakan sejumlah pihak. Namun, saat pengesahannya justru minim dihadiri anggota dewan secara langsung.
Salah satu pihak yang mengkritik keras hal ini adalah Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Peneliti Formappi Lucius Karus bahkan menyebut anggota dewan hanya main-main saja terkait pengesahan RKUHP.
"Kalau mereka menganggap penting, kenapa hanya 18 orang di ruangan rapat paripurna pengesahan RKUHP? Apakah banyaknya anggota yang tidak hadir justru membuka kedok jika DPR sendiri sesungguhnya main-main saja dengan RKUHP ini?" kata Lucius.
Lucius menilai, kehadiran fisik dalam rapat paripurna merupakan sebuah bentuk penghargaan terhadap suatu agenda.
"Jika melihat jumlah anggota DPR yang hadir begitu sedikit dalam paripurna, maka anggota DPR tidak menghargai RKUHP," tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman melakukan pembelaan atas minimnya kehadiran anggota dewan secara fisik dalam rapat paripurna.
Menurutnya, anggota dewan tetap hadir secara daring karena rapat paripurna digelar hybrid akibat masih adanya pandemi Covid-19.
"Kalau soal tingkat kehadiran fisik kan jelas bahwa DPR masih menerapkan protokol kesehatan. Jadi sifat pertemuan memang hybrid," ujar Habiburokhman.
Rang rapat paripurna DPR RI yang biasanya dipenuhi oleh anggota dewan, tampak sangat sepi. Menurut absensi kehadiran, hanya 21 orang yang hadir secara fisik dalam ruang rapat tersebut. Sementara itu, 335 anggota lainnya hadir secara daring.
Peristiwa ini juga pernah terjadi ketika rapat paripurna pengesahan RKUHP menjadi Undang-Undang pada Selasa (6/12/2022) pekan lalu. Kala itu, anggota dewan yang hadir di ruang rapat paripurna hanya 18 orang.
Hal ini tentunya menjadi sorotan tajam, mengingat pengesahan RKUHP mendapat penolakan sejumlah pihak. Namun, saat pengesahannya justru minim dihadiri anggota dewan secara langsung.
Salah satu pihak yang mengkritik keras hal ini adalah Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Peneliti Formappi Lucius Karus bahkan menyebut anggota dewan hanya main-main saja terkait pengesahan RKUHP.
"Kalau mereka menganggap penting, kenapa hanya 18 orang di ruangan rapat paripurna pengesahan RKUHP? Apakah banyaknya anggota yang tidak hadir justru membuka kedok jika DPR sendiri sesungguhnya main-main saja dengan RKUHP ini?" kata Lucius.
Lucius menilai, kehadiran fisik dalam rapat paripurna merupakan sebuah bentuk penghargaan terhadap suatu agenda.
"Jika melihat jumlah anggota DPR yang hadir begitu sedikit dalam paripurna, maka anggota DPR tidak menghargai RKUHP," tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman melakukan pembelaan atas minimnya kehadiran anggota dewan secara fisik dalam rapat paripurna.
Menurutnya, anggota dewan tetap hadir secara daring karena rapat paripurna digelar hybrid akibat masih adanya pandemi Covid-19.
"Kalau soal tingkat kehadiran fisik kan jelas bahwa DPR masih menerapkan protokol kesehatan. Jadi sifat pertemuan memang hybrid," ujar Habiburokhman.
- Penulis :
- Aditya Andreas
