Pantau - Senator DPD RI Abdul Kholik mengatakan, pernyataan kontroversial Bupati Meranti Muhammad Adil harus dijadikan pelajaran hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
"Ini karena tuntutan keadilan daerah yang memiliki sumber daya alam dan menyumbang pendapatan negara telah muncul dari zaman dahulu," ujar Kholik kepada wartawan, Rabu (14/12/2022).
Kholik berpendapat, persoalan ini merupakan masalah laten tentang bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mendorong pemerintah pusat untuk menjelaskan skema bagi hasil yang ada secara transparan.
"Mengapa dana bagi hasil Meranti kini malah turun sehingga bupatinya bisa bicara sekeras itu?'' lanjutnya.
Kholik memaparkan, ketika awal reformasi persoalan dana bagi hasil migas bagi daerah itu menjadi masalah mendasar. Saat itu, lanjutnya, para tokoh di Riau mengatakan hal yang sama keras dengan Bupati Meranti.
"Setelah 22 tahun reformasi bisa jadi skema bagi hasilnya perlu dilihat kembali. Jangan-jangan sudah bergeser dari semangat reformasi yang memberikan otonomi bagi daerah," tegasnya.
Kholik meminta agar masalah ini segera diselesaikan. Ia menambahkan, hal ini tidak hanya berlaku kepada Kabupaten Meranti saja, tapi kepada daerah-daerah lain yang serupa agar tidak muncul gejolak lagi.
"Fenomena ini harus menjadi pelajaran bagi eksistensi hubungan pusat-daerah. Ke depan hubungan tersebut harus berdasar kepada prinsip keadilan dan pemerataan yang dalam dilaksanakan secara transparan," pungkasnya.
"Ini karena tuntutan keadilan daerah yang memiliki sumber daya alam dan menyumbang pendapatan negara telah muncul dari zaman dahulu," ujar Kholik kepada wartawan, Rabu (14/12/2022).
Kholik berpendapat, persoalan ini merupakan masalah laten tentang bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mendorong pemerintah pusat untuk menjelaskan skema bagi hasil yang ada secara transparan.
"Mengapa dana bagi hasil Meranti kini malah turun sehingga bupatinya bisa bicara sekeras itu?'' lanjutnya.
Kholik memaparkan, ketika awal reformasi persoalan dana bagi hasil migas bagi daerah itu menjadi masalah mendasar. Saat itu, lanjutnya, para tokoh di Riau mengatakan hal yang sama keras dengan Bupati Meranti.
"Setelah 22 tahun reformasi bisa jadi skema bagi hasilnya perlu dilihat kembali. Jangan-jangan sudah bergeser dari semangat reformasi yang memberikan otonomi bagi daerah," tegasnya.
Kholik meminta agar masalah ini segera diselesaikan. Ia menambahkan, hal ini tidak hanya berlaku kepada Kabupaten Meranti saja, tapi kepada daerah-daerah lain yang serupa agar tidak muncul gejolak lagi.
"Fenomena ini harus menjadi pelajaran bagi eksistensi hubungan pusat-daerah. Ke depan hubungan tersebut harus berdasar kepada prinsip keadilan dan pemerataan yang dalam dilaksanakan secara transparan," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
