Pantau - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap potensi sarang korupsi di e-Katalog.
Awalnya Luhut menceritakan soal sulitnya mengurus e-Katalog. Ia pun megadukan hal itu ke Presiden Jokowi. Hasilnya, dilakukan-lah Restrukturisasi e-Katalog.
"Tahun ini kita targetkan Rp400 triliun harus masuk dalam e-Katalog. Itu ternyata masuk Rp900 triliun yang masuk e-Katalog, yang orang belanja dan itu yang buatan dalam negeri itu sudah hampir dekat Rp400 triliun," kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Thamrin Nine Ballroom Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Di sisi lain, lanjut Luhut, dana yang berputar di e-Katalog mencapai ribuan triliun rupuah. Menurutnya, hal ini bisa menjadi sarang korupsi yang harus dijaga dengan cara digitalisasi.
"Karena e-Katalog itu ada Rp1.600 triliun yang bisa kita masukkan ke dalam. Rp1.200 triliun dari belanja pemerintah, dan Rp400 triliun belanja dari BUMN. Itu sama dengan USD 105 miliar. Jadi kita nggak usah cari mana macam korupsi, itu salah satu tempat korupsi. Jadi sarangnya, targeted. Jadi, kalau ini kita bereskan, keluar itu sudah pasti makin baik. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan. Semua sudah kita digitalitasi. Jadi orang mau korupsi apa lagi. Kan uangnya di situ," terang Luhut.
Awalnya Luhut menceritakan soal sulitnya mengurus e-Katalog. Ia pun megadukan hal itu ke Presiden Jokowi. Hasilnya, dilakukan-lah Restrukturisasi e-Katalog.
"Tahun ini kita targetkan Rp400 triliun harus masuk dalam e-Katalog. Itu ternyata masuk Rp900 triliun yang masuk e-Katalog, yang orang belanja dan itu yang buatan dalam negeri itu sudah hampir dekat Rp400 triliun," kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Thamrin Nine Ballroom Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Di sisi lain, lanjut Luhut, dana yang berputar di e-Katalog mencapai ribuan triliun rupuah. Menurutnya, hal ini bisa menjadi sarang korupsi yang harus dijaga dengan cara digitalisasi.
"Karena e-Katalog itu ada Rp1.600 triliun yang bisa kita masukkan ke dalam. Rp1.200 triliun dari belanja pemerintah, dan Rp400 triliun belanja dari BUMN. Itu sama dengan USD 105 miliar. Jadi kita nggak usah cari mana macam korupsi, itu salah satu tempat korupsi. Jadi sarangnya, targeted. Jadi, kalau ini kita bereskan, keluar itu sudah pasti makin baik. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan. Semua sudah kita digitalitasi. Jadi orang mau korupsi apa lagi. Kan uangnya di situ," terang Luhut.
- Penulis :
- Fadly Zikry
