Pantau - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 partai Hanura, Rabu (21/12/2022), di Jakarta Convention Center (JCC).
Ini pertama kalinya dalam sejarah hadirnya Presiden Jokowi dan wakilnya menghadiri partai politik yang berulang tahun.
Dalam pidatonya Jokowi menceritakan suka duka menjadi Presiden. Dia mengatakan pihak istana negara kerap kali menjadi tumpuan, tuduhan terkait partai yang diloloskan KPU RI sebagai peserta pemilu 2014.
Arah curhatan Jokowi tersebut membantah meloloskan partai Gelora, partai Garuda dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).
"Lolos tidaknya partai itu sebenarnya urusannya KPU tapi yang dituduh-tuduh istana karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk, itu pihak istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur," kata Jokowi saat berpidato.
"Presiden ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, lah urusannya apa dengan saya? kan yang ikut pilpres banyak, kan kita nggak tau ini akan dua pasang, tiga pasang, empat pasang,"tambahnya lagi.
Jokowi juga mengajak pemilu 2024 harus menghindari politik SARA dan politik identitas.
"Apakah semudah itu partai atau peserta pilpres digagalkan. Partai itu orang-orang pintar semua, masa gampang sekali digitukan," ujar Jokowi yang disambut tepuk tangan.
KPU dituduh curang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diduga meloloskan verifikasi faktual tiga partai politik (parpol) dengan cara curang. Ketiganya adalah Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Hal ini terungkap dari para petugas KPU di daerah yang merasa diintimidasi untuk meloloskan ketiga partai itu.
Kuasa Hukum dari Themis Indonesia Law Firm, Ibnu Syamsu Hidayat mengatakan, kecurangan ini diduga dilakukan oleh anggota dan pejabat KPU RI, serta anggota dan pejabat KPU provinsi, kabupaten, kota.
"Dugaan kami, Partai Gelora, kami duga juga terjadi (kecurangan). Kemudian, Partai Garuda, dan PKN itu (kami) menduga terjadi kecurangan," kata Ibnu saat ditemui di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Ibnu menyebut, kecurangan yang dilakukan berupa praktik mengubah data partai politik dalam Sistem Informasi (Sipol) dan mengubah status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) menjadi MS (Memenuhi Syarat) untuk ketiga parpol tersebut.
Baca Juga: Heru Jadikan RSUD Pasar Minggu Rujukan Penanganan Kanker di Jakarta, sudah Layak?
Ini pertama kalinya dalam sejarah hadirnya Presiden Jokowi dan wakilnya menghadiri partai politik yang berulang tahun.
Dalam pidatonya Jokowi menceritakan suka duka menjadi Presiden. Dia mengatakan pihak istana negara kerap kali menjadi tumpuan, tuduhan terkait partai yang diloloskan KPU RI sebagai peserta pemilu 2014.
Arah curhatan Jokowi tersebut membantah meloloskan partai Gelora, partai Garuda dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).
"Lolos tidaknya partai itu sebenarnya urusannya KPU tapi yang dituduh-tuduh istana karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk, itu pihak istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur," kata Jokowi saat berpidato.
"Presiden ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, lah urusannya apa dengan saya? kan yang ikut pilpres banyak, kan kita nggak tau ini akan dua pasang, tiga pasang, empat pasang,"tambahnya lagi.
Jokowi juga mengajak pemilu 2024 harus menghindari politik SARA dan politik identitas.
"Apakah semudah itu partai atau peserta pilpres digagalkan. Partai itu orang-orang pintar semua, masa gampang sekali digitukan," ujar Jokowi yang disambut tepuk tangan.
KPU dituduh curang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diduga meloloskan verifikasi faktual tiga partai politik (parpol) dengan cara curang. Ketiganya adalah Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Hal ini terungkap dari para petugas KPU di daerah yang merasa diintimidasi untuk meloloskan ketiga partai itu.
Kuasa Hukum dari Themis Indonesia Law Firm, Ibnu Syamsu Hidayat mengatakan, kecurangan ini diduga dilakukan oleh anggota dan pejabat KPU RI, serta anggota dan pejabat KPU provinsi, kabupaten, kota.
"Dugaan kami, Partai Gelora, kami duga juga terjadi (kecurangan). Kemudian, Partai Garuda, dan PKN itu (kami) menduga terjadi kecurangan," kata Ibnu saat ditemui di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Ibnu menyebut, kecurangan yang dilakukan berupa praktik mengubah data partai politik dalam Sistem Informasi (Sipol) dan mengubah status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) menjadi MS (Memenuhi Syarat) untuk ketiga parpol tersebut.
Baca Juga: Heru Jadikan RSUD Pasar Minggu Rujukan Penanganan Kanker di Jakarta, sudah Layak?
- Penulis :
- Desi Wahyuni
