HOME  ⁄  Nasional

Ikuti Amanah Muktamar, PKB Ingin Cak Imin Capres

Oleh Ahmad Ryansyah
SHARE   :

Ikuti Amanah Muktamar, PKB Ingin Cak Imin Capres
Pantau – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ingin mengikuti hasil muktamar Bali pada 2019 silam. Dari hasil muktamar tersebut, PKB menginginkan Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin sebagai capres dalam Pilpres 2024 mendatang bukan wapres.

"Jangan gitu pertanyaannya (Cak Imin bakal dampingi Prabowo jadi cawapres). PKB sampai detik ini tetap berupaya Gus Muhaimin jadi presiden," kata Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid saat ditemui di acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel Senin (30/1/2023).

Selain itu, Fawaid juga menginginkan Wapresnya Cak Imin adalah Prabowo.

"Siapa tahu Pak Prabowo mau jadi wapresnya kan," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan pencalonan Cak Imin menjadi capres merupakan amanah dari muktamar Bali 2019.

"Karena amanah muktamar," ujarnya.

Lebih lanjut, saat disinggung terkait kemungkinan Prabowo Subianto menjadi cawapres Cak Imin, Daniel mengaku bakal menyerahkannya pada hasil musyawarah antara Prabowo dan Cak Imin.

"Kita serahkan kepada hasil musyawarah kedua ketum Cak Imin dan Pak Prabowo," terangnya.

Cak Imin Harap Koalisi Gerindra-PKB Tetapkan Paslon 2024 Sebelum Ramadan

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan sampai saat ini masih berkomunikasi secara produktif dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait capres dan cawapres usungan Koalisi Gerindra dan PKB. Cak Imin berharap keputusan nama capres dan cawapres sudah bisa ditetapkan saat Ramadan tahun ini.

"Bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan sangat efektif berkampanye, sehingga kita berharap sudah ada keputusan siapa capres, siapa cawapres, para kyai-kyai itu bulan Ramadan. Berharapnya begitu," kata Cak Imin kepada wartawan di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Cak Imin memastikan usulan kyai kepada PKB bukanlah untuk memaksa. Namun, kata dia, itu untuk memberikan masukan agar kampanye bisa dilakukan setidaknya sebelum bulan Ramadhan.

"Kyai-kyai membatasi kita bukan untuk apa-apa, membatasi kita supaya start kampanyenya itu, kalau bisa, paling akhir sebelum bulan Ramadan," ujarnya.
Penulis :
Ahmad Ryansyah