Pantau.com - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani turut mengomentari keterlibatan BIN dalam meminta Neno Warisman untuk meninggalkan Pekanbaran Riau saat akan menggelar acara Tour Musik bertajuk #2019 Ganti Presiden. Menurutnya, jika memang begitu BIN perlu dievaluasi.
"Ya perlu ada evaluasi. Kalo enggak beres, mau Kabinda, mau Kapolda, kalo enggak beres, ya copot aja. Banyak yang mau jadi kepala polda, Kabinda, masih banyak orang-orang lebih berintegritas," cetus Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2018).
Baca juga: MPR Pertanyakan Sikap Polri Soal Penanganan Gerakan #2019GantiPresiden
Muzani menuturkan, BIN harus bertugas sesuai dengan Tupoksi yang diatur dalam Undang-Undang BIN. Ia menilai, tugas intelejen itu hanya membantu memberikan informasi bukan malah seolah-olah ingin tampil dihadapan publik.
"Kabinda (Kepala BIN Daerah) itu adalah tugasnya kalo membaca UU BIN, tugasnya adalah memberi informasi memperkerahkan keadaan tentang situasi yang akan terjadi. Bukan tampil ke depan. Mungkin karena supaya dianggap kerja kali ya. Mungkin. Jadi kesannya jadi norak," tuturnya.
Sekadar informasi sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) mengakui jika terlibat dalam meminta Neno Warisman untuk meninggalkan Pekanbaru, Riau.
Baca juga: Sebut #2019GantiPresiden Politik Praktis, PPP: KPU-Bawaslu Harus Bertindak
"Tatkala ada pengajuan ijin bahwa Neno Warisman mau berkunjung dan memberikan orasi dalam acara musik tersebut, dan ternyata tidak mendapatkan ijin, maka BINDA (BIN Daerah) dan aparat keamanan setempat wajib menjaga tegaknya wibawa aturan tersebut," kata Jubir KaBIN Wawan Hari Purwanto dalam keterangan tertulisnya."Hal ini adalah langkah antisipasi agar tidak terjadi bentrokan dengan masyarakat yang menolak kehadiran Neno," tuturnya.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
