Pantau.com - Keputusan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tak mengeluarkan izin deklarasi gerakan #2019GantiPresiden menuai polemik. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mempertanyakan sikap Polri yang tak memberikan izin gerakan #2019GantiPresiden dengan alasan keamanan.
Muzani menilai, gerakan #2019GantiPresiden itu merupakan bagian dari demokrasi karena itu dinilainya juga sebagai bentuk dari aspirasi masyarakat.
"Menjadi polemik ketika kemudian polisi menberlakukan bahwa itu bisa menganggu keamanan. Bagaimana ceritanya? yang seperti ini menganggu keamanan," cetus Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2018).
Baca juga: Relawan #2019GantiPresiden Serang Balik Gp Ansor
Muzani menuturkan, masyarakat dalam berdemokrasi banyak ditunjukan melalui berbagai macam ekpresi. Diantaranya seperti bentuk kritik, lagu atau pun gerakan semacam #2019GantiPresiden itu.
"Kesadaran untuk menghargai perbedaan pendapat justru tidak ada tempat dalam negara demokrasi. Kan kita sudah sepakat negara ini demokrasi. Bukan negara kekuasaan atau negara polisi. Jadi dalam negara demokrasi, kesadaran untuk perbedaan pendapat harus mendapatkan porsi," tuturnya.
"Memuji Jokowi boleh, mengritik Pak Jokowi boleh. Memuji Pak Prabowo boleh, mengkritik Pak Prabowo boleh. Kan sama-sama," lanjutnya.
Untuk itu, Sekjen Partai Gerindra itu menegaskan, Polri harus memelihara, menjaga jalannya demokrasi, termasuk kalo ada pihak yang akan menganggu demokrasi. Apalagi, katanya, Badan Intelejen Negara (BIN) turut andil terlibat dalam mencegah gerakan #2019GantiPresiden.
Baca juga: Sebut #2019GantiPresiden Politik Praktis, PPP: KPU-Bawaslu Harus Bertindak
"Meskipun ada alasan ini itu, jadi kesannya itu berpihak sebelah. Tidak netral, kesannya gak bisa dihindari, meskipun kita sudah mendengar penjelasan polisi begini begono, tapi nggak bisa dihindari bahwa polisi berat sebelah," pungkasnya.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
