Pantau - Komisi VIII DPR RI dan Panja Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) batal menyepakati biaya haji 2023 akibat tidak mendapatkan titik temu.
Sejumlah komponen biaya haji yang belum disepakati di antaranya merupakan biaya hotel, catering, dan masyair yang dianggap masih bisa ditekan lebih rendah.
Meski begitu, ada sejumlah hal yang menjadi catatan dalam rapat dengar pendapat (RDP) kali ini, yakni adanya efisiensi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) menjadi Rp49,8 juta.
Sedangkan sisanya, akan diambil dari penggunaan nilai manfaat dari investasi yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar 44,8 persen.
Angka ini jauh di bawah usulan kenaikan Bipih yang diusulkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebesar Rp69,1 juta pada beberapa waktu lalu.
Sementara itu, untuk total BPIH 2023, diperkirakan akan terjadi efisiensi dari Rp98,3 juta menjadi Rp90,2 juta.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengusulkan, karena tidak adanya kata sepakat antara pemerintah dan DPR RI, maka rapat Panja BPIH ditunda pada esok hari.
"Untuk sementara kita tunda dulu ketetapan BPIH sampai Kemenag memberikan dasar-dasar yang lebih kuat terkait biaya masyair, hotel, dan katering," ucapnya.
Meski tetap ada interupsi dan masukan dari anggota Komisi VIII lainnya, rapat akhirnya diskors hingga esok hari untuk kepastian biaya haji 2023.
Sejumlah komponen biaya haji yang belum disepakati di antaranya merupakan biaya hotel, catering, dan masyair yang dianggap masih bisa ditekan lebih rendah.
Meski begitu, ada sejumlah hal yang menjadi catatan dalam rapat dengar pendapat (RDP) kali ini, yakni adanya efisiensi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) menjadi Rp49,8 juta.
Sedangkan sisanya, akan diambil dari penggunaan nilai manfaat dari investasi yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar 44,8 persen.
Angka ini jauh di bawah usulan kenaikan Bipih yang diusulkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebesar Rp69,1 juta pada beberapa waktu lalu.
Sementara itu, untuk total BPIH 2023, diperkirakan akan terjadi efisiensi dari Rp98,3 juta menjadi Rp90,2 juta.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengusulkan, karena tidak adanya kata sepakat antara pemerintah dan DPR RI, maka rapat Panja BPIH ditunda pada esok hari.
"Untuk sementara kita tunda dulu ketetapan BPIH sampai Kemenag memberikan dasar-dasar yang lebih kuat terkait biaya masyair, hotel, dan katering," ucapnya.
Meski tetap ada interupsi dan masukan dari anggota Komisi VIII lainnya, rapat akhirnya diskors hingga esok hari untuk kepastian biaya haji 2023.
- Penulis :
- Aditya Andreas
