Pantau - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan mendapatkan mobil dinas baru. Mobil dinas operasional berupa Jeep dan sedan.
Ketua Relawan Jakarta Maju Bersama, Usamah Abdul Aziz mengatakan tidak masalah jika tidak menyalahi aturan yang berlaku.
"Tidak masalah selama tidak menyalahi aturan. Walau memang secara etis bisa dipertanyakan, mengingat beliau juga ada mobil dinas dan fasilitas lainya sebagai kasetpres yang masih diembanya sampai saat ini," kata Usamah kepada tim Pantau.com, Minggu (5/3/2023).
Usamah mengatakan hal ini dapat dipertanyakan kepada PSI sebagai partai yang menilai Heru Budi merupakan penjaga uang rakyat. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa penggunaan mobil mewah hal ini dapat dicocokkan dengan peringatan agar pejabat tidak menggunakan mobil mewah.
Mengingat bahwa arahan Presiden Joko Widodo agar para pejabat menggunakan mobil listrik bukan jeep.
"Bisa juga ditanyakan ke PSI sebagai partai yang menilai dirinya penjaga uang rakyat, apakah hal ini bertentangan dengan norma atau tidak, dan bisa juga di cocokan dengan arahan presiden baru-baru ini untuk pejabat tidak bermewah-mewahan, dan juga arahan menggunakan mobil listik, bukan jeep," kata Usamah.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI menganggarkan Rp4,74 miliar dari APBD 2023 untuk membeli mobil dinas yang rencananya untuk Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.
Rencana pengadaan kendaraan dinas Jeep untuk gubernur DKI dan Ketua DPRD DKI itu tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP) diakses di Jakarta, Kamis.
Adapun alokasi anggaran kendaraan dinas itu masing-masing Rp2,37 miliar dengan kapasitas mesin 4.200 cc yang masuk dalam paket Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Ketua Dewan dan Penjabat Gubernur DKI.
Ketua Relawan Jakarta Maju Bersama, Usamah Abdul Aziz mengatakan tidak masalah jika tidak menyalahi aturan yang berlaku.
"Tidak masalah selama tidak menyalahi aturan. Walau memang secara etis bisa dipertanyakan, mengingat beliau juga ada mobil dinas dan fasilitas lainya sebagai kasetpres yang masih diembanya sampai saat ini," kata Usamah kepada tim Pantau.com, Minggu (5/3/2023).
Usamah mengatakan hal ini dapat dipertanyakan kepada PSI sebagai partai yang menilai Heru Budi merupakan penjaga uang rakyat. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa penggunaan mobil mewah hal ini dapat dicocokkan dengan peringatan agar pejabat tidak menggunakan mobil mewah.
Mengingat bahwa arahan Presiden Joko Widodo agar para pejabat menggunakan mobil listrik bukan jeep.
"Bisa juga ditanyakan ke PSI sebagai partai yang menilai dirinya penjaga uang rakyat, apakah hal ini bertentangan dengan norma atau tidak, dan bisa juga di cocokan dengan arahan presiden baru-baru ini untuk pejabat tidak bermewah-mewahan, dan juga arahan menggunakan mobil listik, bukan jeep," kata Usamah.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI menganggarkan Rp4,74 miliar dari APBD 2023 untuk membeli mobil dinas yang rencananya untuk Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.
Rencana pengadaan kendaraan dinas Jeep untuk gubernur DKI dan Ketua DPRD DKI itu tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP) diakses di Jakarta, Kamis.
Adapun alokasi anggaran kendaraan dinas itu masing-masing Rp2,37 miliar dengan kapasitas mesin 4.200 cc yang masuk dalam paket Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Ketua Dewan dan Penjabat Gubernur DKI.
- Penulis :
- renalyaarifin
