Pantau – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan turut berkomentar terkait kebakaran Depo Plumpang. Menurut Luhut, masyarakat yang tinggal di dekat Depo Plumpang seharusnya dipindahkan. Hal tersebut buntut kejadian kebakaran Depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Koja, Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) malam lalu.
Luhut menyebut seharusnya bukan Depo Plumpang yang dipindahkan, melainkan pemukiman warga di daerah itu yang seharusnya dipindahkan.
"Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Ini kalian jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone untuk tidak ada kejadian (kebakaran). Jangan ini (Depo Plumpang) yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah, jangan dibalik-balik," ungkap Luhut setelah meresmikan dan meluncurkan aplikasi e-pipakabel di markas Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Jakarta, Senin(6/3/2023).
Karena itu, masyarakat yang dipindahkan pemukimannya dari buffer zone Depo Plumpang akan dipertimbangkan untuk diberikan kompensasi oleh pemerintah.
Luhut pun tegas melarang pemukiman yang dibangun dekat dengan TBBM tidak boleh dibiarkan lagi.
"Orang yang begini, nanti pemerintah akan dikaji memberikan kompensasi atau dibangunkan (tempat tinggal) apa atau bagaimana. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini. Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang itu," imbuhnya.
Berbeda dengan Luhut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir justru menyampaikan bahwa pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sepakat akan merelokasi Depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang, Jakarta Utara ke tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
Erick melakukan hal tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan solusi terbaik bagi rakyat.
Keputusan pemindahan Depo BBM Plumpang ke tanah milik Pelindo ini disampaikan setelah Erick melakukan rapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Senin (06/03/2023).
"Arahan Pak Presiden, solusi untuk melayani, melindungi rakyat. Karena itu, Pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitar kita jaga. Terutama korban-korban yang sudah terkena. Kita akan rawat, akan pastikan ada penyewaan rumah untuk mereka, dan mendorong, membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya," tuturnya usai melakukan rapat dengan Direktur Utama Pertamina, Senin (06/03/2023).
"Lalu, kami juga sudah merapatkan bahwa kilang (Depo Plumpang) akan kita pindah ke tanah Pelindo," lanjutnya.
Erick mengungkapkan, relokasi ke tanah Pelindo diperkirakan baru siap dilakukan pada akhir 2024. Lalu, dilanjutkan dengan proses pembangunan selama 2-2,5 tahun. Dengan demikian, diperlukan waktu sekitar 3,5 tahun untuk relokasi Terminal BBM Plumpang ke Tanah Pelindo ini.
"Karena itu, kami memastikan dan kami menginginkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena ini bagian dari perlindungan masyarakat yang didorong oleh Bapak Presiden dan kami meyakini ini hal yang penting," ujarnya.
Selain itu, pemerintah dan Pertamina juga sepakat untuk membuat zona aman atau buffer zone, baik di Terminal BBM Plumpang maupun di terminal BBM dan kilang minyak Pertamina lainnya. Spesifik untuk Terminal BBM Plumpang, dia menyebut buffer zone berjarak 50 meter dari tutup pagar area terminal atau kilang BBM.
"Maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina, tidak hanya, tentu di Plumpang, tapi juga di Balongan, Semarang, tetapi khususnya di Plumpang jaraknya 50 meter dari tutup pagar. Tentu ini menjadi solusi bersama yang kita harapkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Keamanan jadi prioritas kita," tegasnya.
Luhut menyebut seharusnya bukan Depo Plumpang yang dipindahkan, melainkan pemukiman warga di daerah itu yang seharusnya dipindahkan.
"Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Ini kalian jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone untuk tidak ada kejadian (kebakaran). Jangan ini (Depo Plumpang) yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah, jangan dibalik-balik," ungkap Luhut setelah meresmikan dan meluncurkan aplikasi e-pipakabel di markas Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Jakarta, Senin(6/3/2023).
Karena itu, masyarakat yang dipindahkan pemukimannya dari buffer zone Depo Plumpang akan dipertimbangkan untuk diberikan kompensasi oleh pemerintah.
Luhut pun tegas melarang pemukiman yang dibangun dekat dengan TBBM tidak boleh dibiarkan lagi.
"Orang yang begini, nanti pemerintah akan dikaji memberikan kompensasi atau dibangunkan (tempat tinggal) apa atau bagaimana. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini. Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang itu," imbuhnya.
Berbeda dengan Luhut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir justru menyampaikan bahwa pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sepakat akan merelokasi Depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang, Jakarta Utara ke tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
Erick melakukan hal tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan solusi terbaik bagi rakyat.
Keputusan pemindahan Depo BBM Plumpang ke tanah milik Pelindo ini disampaikan setelah Erick melakukan rapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Senin (06/03/2023).
"Arahan Pak Presiden, solusi untuk melayani, melindungi rakyat. Karena itu, Pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitar kita jaga. Terutama korban-korban yang sudah terkena. Kita akan rawat, akan pastikan ada penyewaan rumah untuk mereka, dan mendorong, membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya," tuturnya usai melakukan rapat dengan Direktur Utama Pertamina, Senin (06/03/2023).
"Lalu, kami juga sudah merapatkan bahwa kilang (Depo Plumpang) akan kita pindah ke tanah Pelindo," lanjutnya.
Erick mengungkapkan, relokasi ke tanah Pelindo diperkirakan baru siap dilakukan pada akhir 2024. Lalu, dilanjutkan dengan proses pembangunan selama 2-2,5 tahun. Dengan demikian, diperlukan waktu sekitar 3,5 tahun untuk relokasi Terminal BBM Plumpang ke Tanah Pelindo ini.
"Karena itu, kami memastikan dan kami menginginkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena ini bagian dari perlindungan masyarakat yang didorong oleh Bapak Presiden dan kami meyakini ini hal yang penting," ujarnya.
Selain itu, pemerintah dan Pertamina juga sepakat untuk membuat zona aman atau buffer zone, baik di Terminal BBM Plumpang maupun di terminal BBM dan kilang minyak Pertamina lainnya. Spesifik untuk Terminal BBM Plumpang, dia menyebut buffer zone berjarak 50 meter dari tutup pagar area terminal atau kilang BBM.
"Maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina, tidak hanya, tentu di Plumpang, tapi juga di Balongan, Semarang, tetapi khususnya di Plumpang jaraknya 50 meter dari tutup pagar. Tentu ini menjadi solusi bersama yang kita harapkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Keamanan jadi prioritas kita," tegasnya.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
