Pantau - Larangan aparatur sipil negara (ASN) menggelar buka puasa bersama menuai pro kontra di publik. Larangan ini terkait penanganan COVID-19 yang saat ini dalam masa transisi dari pandemi ke endemi.
Pengamat sosial AB Solissa menilai, alasan pemerintah melarang ASN berbuka puasa bersama ini tampak kontradiksi dengan apa yang dilakukan pemerintah sendiri.
"Beberapa pejabat penting negara, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan warga. Jadi, ada kontradiksi antara anjuran pemerintah dengan yang dilakukan sendiri oleh pemerintah," ujar AB Solissa kepada Pantau.com, Jumat (24/3/2023).
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat negara tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah.
Arahan tersebut tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.
“Sudah dicek surat itu benar,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis (23/3/2023).
Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jaksa agung, panglima TNI, kapolri, dan kepala badan/lembaga.
Ada tiga arahan dalam surat arahan tersebut, yaitu:
1. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan.
3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.
“Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing,” demikian tertulis dalam surat itu.
Pengamat sosial AB Solissa menilai, alasan pemerintah melarang ASN berbuka puasa bersama ini tampak kontradiksi dengan apa yang dilakukan pemerintah sendiri.
"Beberapa pejabat penting negara, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan warga. Jadi, ada kontradiksi antara anjuran pemerintah dengan yang dilakukan sendiri oleh pemerintah," ujar AB Solissa kepada Pantau.com, Jumat (24/3/2023).
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat negara tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah.
Arahan tersebut tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.
“Sudah dicek surat itu benar,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis (23/3/2023).
Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jaksa agung, panglima TNI, kapolri, dan kepala badan/lembaga.
Ada tiga arahan dalam surat arahan tersebut, yaitu:
1. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan.
3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.
“Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing,” demikian tertulis dalam surat itu.
#Presiden Jokowi#ASN#Buka Puasa Bersama#Pandemi COVID-19#Endemi#AB Solissa#Larangan Bukber#Transisi COVID-19
- Penulis :
- khaliedmalvino
